HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah belum tentu berbanding lurus dengan penilaian positif masyarakat. Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pengamat kebijakan publik Muhammad Ridha menyoroti kesenjangan tersebut, termasuk persoalan daya beli, perhatian terhadap kelas menengah, dan upaya pemerintah meraih kepercayaan publik.
Ridha yang juga menjabat sebagai Direktur Kebijakan Publik InFast Bestari menilai keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari program yang telah diluncurkan. Menurutnya, kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama kemampuan memenuhi kebutuhan dan memperoleh pekerjaan.
“Yang saya perhatikan adalah apakah rakyat masih punya daya beli sekarang? Apakah gampang untuk cari pekerjaan sekarang ini?” kata Ridha dalam diskusi catatan dua tahun Prabowo-Gibran di Tebet, Jakarta Selatan, dikutip Holopis.com, Senin (19/10/2026).
Hal itu menurut Ridha berkaitan dengan adanya’ upaya pemerintahan Prabowo untuk memperkuat peran negara dalam mengarahkan perekonomian. Melalui pendekatan tersebut, negara diharapkan tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi juga berperan aktif memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Harus diakui pemerintahan Prabowo sekarang mencoba untuk mendorong peran negara yang lebih kuat dalam sektor ekonomi politik. Peranan negara didorong lebih aktif untuk bisa mengupayakan agar ekonomi yang berkembang itu memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan,” ujarnya.
Namun, Ridha mengingatkan bahwa mengubah orientasi ekonomi politik bukan perkara mudah. Pemerintah perlu memastikan arah kebijakan yang ditempuh mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat.
“Masalahnya kemudian adalah upaya untuk menggeser orientasi ekonomi politik ini itu bisa dikatakan agenda yang cukup berat,” katanya.
Daya Beli dan Lapangan Kerja sebagai Tolok Ukur Kebijakan
Bagi Ridha, daya beli menjadi salah satu tolok ukur penting untuk melihat apakah kebijakan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan harga barang tetap terjangkau dan kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi.
“Jadi bagi saya, selama pemerintah tetap komitmen pada memastikan daya beli dipertahankan, harga-harga barang itu tetap bisa terjangkau, kebutuhan sehari-hari itu bisa tetap ada, maka di sanalah kita harus memastikan ini harus bisa berlanjut dalam tahapan yang lebih panjang gitu,” tutur Ridha.
Selain daya beli, ia menyinggung persoalan lapangan kerja dalam pelaksanaan program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Ridha mengaitkan skema tersebut dengan potensi penciptaan kesempatan kerja, meskipun program pemerintah tetap dapat memunculkan perbedaan pandangan.
“Walau kita enggak setuju, tapi setidaknya adalah dengan adanya skema full employment kayak begitu, masa enggak didukung sih?” ujarnya.
Ridha juga menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu merasakan dampak kebijakan dalam kehidupan sehari-hari agar demokrasi memiliki arti nyata bagi mereka.
“Kalau kita enggak ngomongin demokrasi punya konsekuensi sama meja makan kita, di sanalah demokrasi enggak ada artinya buat rakyat kebanyakan,” kata Ridha.
Nasib Kelas Menengah Jadi Sorotan
Di sisi lain, Ridha menyoroti distribusi anggaran pemerintah yang dinilainya belum cukup memperhatikan kelas menengah. Ia menilai dukungan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang turut menjaga kemampuan ekonomi kelas menengah.
“Bisa dibilang satu kelas, redistribusi anggaran ke kelas menengah bawah itu juga beriringan dengan dilupakannya kelas menengah,” ungkapnya.
