Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ridha mengusulkan skema dukungan khusus bagi kelas menengah agar daya beli mereka tetap terjaga. Skema tersebut dapat menyerupai bantuan sosial, tetapi memiliki sasaran dan mekanisme berbeda dari bantuan yang selama ini diberikan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bikin skema semacam bantuan sosial, tapi itu sifatnya untuk bisa mempertahankan daya beli kelas menengah supaya mereka tetap mampu untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari gitu sebagai kelas menengah. Yang tentu saja berbeda dengan apa yang sudah diberikan negara lewat bantuan sosial gitu,” jelas Ridha.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar kelas menengah tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perhatian terhadap kelompok ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebijakan ekonomi menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Kepercayaan Publik dalam Keberlanjutan Kebijakan
Selain persoalan ekonomi, Ridha menyoroti kesenjangan antara upaya pemerintah mengubah arah kebijakan dan persepsi masyarakat terhadap pemerintahan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kebijakan yang dijalankan dapat memperoleh dukungan publik.
“Kalau bisa dilihat pada bagaimana yang terjadi sekarang, apa yang diupayakan negara ternyata tidak berbuah pada kesan yang positif terhadap pemerintahan, maka diskrepansi ini yang harus dijawab oleh pemerintah gitu,” katanya.
Ridha menilai komunikasi pemerintah perlu menempatkan kelompok masyarakat yang merasakan manfaat dari perubahan kebijakan sebagai subjek utama. Ia mencontohkan serikat buruh dan serikat tani yang dapat terlibat dalam menyampaikan pengalaman serta dampak kebijakan kepada masyarakat luas.
“Dari awal saya sebut bahwa yang terpenting justru adalah menempatkan mereka yang diuntungkan dengan peralihan ekonomi politik negara ini sebagai subjek utama dari komunikasi negara,” ujarnya.
Menurut Ridha, pendekatan komunikasi tersebut perlu disertai upaya mendengar pengalaman masyarakat dan menjelaskan arah kebijakan secara terbuka. Dengan begitu, upaya pemerintah mengubah orientasi ekonomi politik tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi juga dapat dipahami oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik menjadi salah satu persoalan penting dalam mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Jadi, kalau mau ditanya tentang evaluasi, evaluasi terbesarnya adalah peranan negara untuk meraih hati dan pikiran dari masyarakat sekarang,” pungkas Ridha.
Untuk itu, Ridha menilai pemerintah perlu membuktikan bahwa perubahan arah kebijakan ekonomi mampu menjaga daya beli, memperhatikan kebutuhan kelas menengah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kemampuan membangun kepercayaan publik juga menjadi faktor penting agar kebijakan yang dijalankan memperoleh dukungan masyarakat dan dapat berlanjut dalam jangka panjang.
