HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah mematangkan skema kebijakan pendidikan gratis bagi masyarakat, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menegaskan, kebijakan ini disiapkan untuk memperluas akses pendidikan agar anak-anak Indonesia tidak terkendala biaya maupun lokasi tempat tinggal.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (14/10/2026), bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Pemerintah merumuskan perluasan akses pendidikan ke dalam tiga klaster utama. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada masyarakat.
Salah satu fokusnya adalah pembebasan biaya pendidikan di sekolah negeri secara bertahap. Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperluas akses bagi siswa sekolah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan, dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
“Pendidikan gratis ini adalah wujud komitmen kita untuk memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa. Agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah karena hambatan ekonomi, apalagi karena jauh dari jangkauan tempat tinggal,” tegas Menko PMK Sugiono.
Regulasi dan Data Penerima Jadi Perhatian
Meski arah kebijakan mulai dimatangkan, pemerintah masih perlu menyiapkan sejumlah aspek sebelum pelaksanaannya berjalan.
Sugiono mendorong kementerian terkait segera menyelaraskan regulasi dan memperbarui tata kelola data penerima manfaat. Langkah ini diperlukan agar kriteria penerima program lebih jelas dan bantuan pendidikan nantinya tidak salah sasaran.
Penyusunan peta jalan pelaksanaan juga menjadi bagian penting dari proses tersebut. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah berharap kebijakan pendidikan gratis dapat dijalankan secara terukur dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Namun, skema yang tengah dibahas ini belum dengan sendirinya berarti seluruh jenjang pendidikan akan langsung bebas biaya. Mekanisme, cakupan penerima, dan tahapan pelaksanaannya masih perlu dipastikan melalui kebijakan resmi pemerintah.
Kesejahteraan Guru Non-ASN Ikut Disorot
Selain akses pendidikan bagi siswa, pemerintah turut menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru non-ASN.
Sugiono menekankan bahwa perluasan akses pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu layanan dan pemenuhan kesejahteraan guru. Sebab, kebijakan pendidikan tidak cukup hanya memastikan anak bisa bersekolah, tetapi juga perlu didukung tenaga pendidik yang memadai.
“Kita tidak bisa bicara soal terwujudnya manusia unggul jika masih ada anak-anak kita yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk belajar, atau jika kesejahteraan gurunya belum terjamin. Sinergi ini adalah kunci agar eksekusi kebijakan ke depan benar-benar siap, terukur, dan berkeadilan bagi siswa maupun tenaga pengajarnya,” tambahnya.
Penataan mekanisme dan kesejahteraan guru non-ASN pun didorong menjadi bagian dari prioritas dalam pematangan kebijakan tersebut.
Kapan Pendidikan Gratis Berlaku?
Hingga informasi ini disampaikan, pemerintah masih mematangkan skema kebijakan pendidikan gratis lintas kementerian. Belum ada rincian final mengenai jadwal penerapan, besaran pembiayaan, maupun kriteria lengkap penerima manfaat dalam materi keterangan yang disampaikan.
Pemerintah akan melanjutkan koordinasi untuk merapikan regulasi dan tata kelola ekosistem pendidikan nasional. Tujuannya agar kebijakan yang nantinya diterapkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi siswa maupun tenaga pendidik.
