HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa pembenahan institusi Polri harus dimulai dari jajaran pimpinan. Menurutnya, perubahan tidak cukup hanya dengan meminta anggota di lapangan memperbaiki kinerja, tetapi harus dibuktikan melalui keteladanan dan keputusan dari pucuk kepemimpinan.
Komitmen tersebut disampaikan Suyudi saat memaparkan rencana program 100 hari pertama kepemimpinannya. Ia menekankan, fase awal itu bukan sekadar ajang mengumumkan banyak program, melainkan momentum untuk membuktikan arah perubahan yang ingin dibangun di tubuh Polri.
“Perubahan Polri tidak mungkin terjadi apabila pimpinan hanya meminta anggota berubah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan di lapangan,” kata Suyudi saat fit and proper test sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).
Dalam rencana 100 hari pertamanya, Suyudi membagi tahapan kerja menjadi tiga fase. Pada hari pertama hingga ke-30, ia akan memetakan kondisi riil institusi, menetapkan komando perubahan, serta membangun data dasar atau baseline untuk mengukur kinerja.
Pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap penerimaan laporan dan respons layanan darurat 110, tunggakan perkembangan perkara, pengaduan terkait perlindungan kelompok rentan, kesiapan Polres dan Polsek, hingga pemetaan kejahatan berdampak tinggi. Termasuk di dalamnya, pendalaman terhadap temuan dugaan tindak pidana.
Memasuki hari ke-31 hingga ke-60, fokus diarahkan pada pengujian berbagai perbaikan yang telah dirancang. Selanjutnya, pada hari ke-61 sampai ke-100, Suyudi akan menunjukkan hasil pelaksanaan sekaligus mengevaluasi dan mengoreksi program yang belum berjalan sesuai harapan.
Sejumlah program cepat atau quick wins juga disiapkan. Di antaranya menciptakan ruang publik yang aman, memberantas narkoba sekaligus memulihkan kawasan terdampak, membersihkan praktik judi daring dan penipuan digital, serta mempercepat respons layanan 110 dan menghadirkan SPKT yang ramah terhadap korban.
Suyudi juga menargetkan kepastian pelacakan perkara melalui SP2HP, pembenahan internal, penguatan Polres dan Polsek, serta penerapan KUHP dan KUHAP melalui penyidikan berbasis ilmiah atau scientific investigation.
“100 hari pertama bukan panggung untuk mengumumkan sebanyak mungkin program, 100 hari pertama adalah fase membuktikan arah,” ujarnya.
Untuk memastikan perubahan berjalan, Suyudi menyatakan akan turun langsung ke lapangan. Langkah itu, menurutnya, bukan untuk mencari sorotan, melainkan memahami persoalan, mendengar masukan anggota dan masyarakat, mengambil keputusan, serta memastikan keputusan tersebut benar-benar dilaksanakan.
Ia juga menegaskan bahwa anggota tidak boleh dipaksa memenuhi target dengan cara yang melanggar hukum. Sebaliknya, tekanan pekerjaan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemerasan, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi pelindung kegiatan ilegal, maupun menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang.
“Semangat yang ingin saya hidupkan sederhana, tidak arogan, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang,” kata Suyudi.
Dalam jangka menengah hingga 2029, ia menempatkan komitmen kepemimpinan sebagai bagian penting dari agenda perubahan. Jika dipercaya memimpin Polri, Suyudi menyatakan siap mempertanggungjawabkan hasil kerjanya sesuai konstitusi, menjalani pengawasan DPR, menghormati proses hukum, bekerja bersama lembaga pengawas, serta membuka ruang kritik masyarakat.
