HOLOPIS.COM, JAKARTA – DPR RI meminta pemerintah dan BUMN penyalur energi memastikan pemangkasan anggaran subsidi energi dalam APBN 2027 tidak berujung pada gangguan distribusi maupun kenaikan beban masyarakat miskin.
Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menyoroti pemangkasan subsidi energi sebesar Rp11,44 triliun, sehingga anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kilogram (kg) dalam APBN 2027 menjadi Rp261,50 triliun.
Menurut Christiany, efisiensi anggaran tersebut harus diikuti dengan peningkatan efisiensi operasional BUMN penyalur energi, khususnya PT Pertamina (Persero), serta percepatan integrasi data penerima subsidi.
Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru menimbulkan persoalan baru di lapangan, terutama berupa kelangkaan BBM dan LPG 3 kg di tingkat pangkalan.
“Jangan sampai pengurangan kuota BBM menjadi 19,5 juta kiloliter dan LPG 3 kg menjadi 8 juta metric ton justru memicu kelangkaan di tingkat pangkalan atau membebankan masyarakat desil terbawah yang memang berhak mendapat subsidi,” kata Christiany dalam keterangannya, dikutip Holopis.com, Jumat (2/10/2026).
Christiany menilai pengurangan anggaran subsidi membuat akurasi penyaluran menjadi semakin penting. Pemerintah harus memastikan subsidi yang tersedia benar-benar diterima kelompok masyarakat yang berhak.
Salah satu kunci yang disorot adalah kesiapan infrastruktur digital serta keandalan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, penerapan DTSEN masih terus mengalami proses verifikasi sebagai respons terhadap aduan masyarakat. Data tersebut juga dinilai belum seragam di seluruh kementerian dan lembaga.
Karena itu, Christiany mendorong Kementerian BUMN dan Pertamina memperkuat mekanisme pemutakhiran data secara berkala. Ia juga meminta pemerintah menyediakan saluran sanggah yang mudah diakses masyarakat apabila terdapat kesalahan dalam data penerima subsidi.
“Ini bukan sekadar memotong angka anggaran di kertas, tetapi bagaimana BUMN memastikan setiap liter Solar dan tiap tabung LPG 3 kg benar-benar sampai ke tangan by name by address yang tepat. Integrasi sistem digital di pangkalan dan SPBU harus diperketat tanpa mempersulit warga miskin dan pelaku UMKM yang belum melek teknologi,” ujarnya.
Dengan adanya pengurangan subsidi, Christiany menilai BUMN penyalur energi dituntut bekerja lebih efisien sekaligus memastikan ketepatan sasaran distribusi.
Ia berharap Kementerian BUMN bersama holding BUMN energi segera menyelaraskan peta jalan distribusi energi bersubsidi dengan kesiapan DTSEN. Penyelarasan tersebut dinilai penting agar perubahan kebijakan subsidi tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat masyarakat.
Komisi VI DPR RI juga menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap tata niaga energi bersubsidi, kesiapan pasokan BUMN, hingga perlindungan konsumen.
