HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) kembali memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026.
Mengusung tema “Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Prioritas Nasional di Daerah”, PPD tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga digunakan sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, pembangunan nasional pada dasarnya merupakan akumulasi dari pembangunan yang berlangsung di daerah.
“Pembangunan nasional itu adalah agregasi dari pembangunan daerah. Jadi, kalau kami di sini merencanakan pembangunan nasional, sebenarnya kita ini merencanakan pembangunan daerah,” ujar Rachmat dalam penyerahan PPD dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 2026 di Gedung Bappenas, Rabu (30/9).
Jawa Barat Jadi Provinsi Terbaik
Dalam PPD 2026, Bappenas memberikan penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Untuk tingkat provinsi, Jawa Barat meraih peringkat pertama, disusul DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.
Sementara itu, Kabupaten Kendal menjadi daerah terbaik pertama di tingkat kabupaten. Posisi berikutnya ditempati Deli Serdang, Lampung Selatan, Sumedang, dan Sleman.
Di tingkat kota, Surabaya menjadi yang terbaik, kemudian Manado, Pekalongan, Tangerang, dan Balikpapan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Rachmat Pambudy bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Apresiasi untuk Daerah yang Terus Berbenah
Selain penghargaan utama, PPD 2026 memberikan sejumlah penghargaan khusus. Papua Selatan mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) Progresif karena dinilai menunjukkan kemajuan dalam membangun fondasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah.
Kabupaten Supiori juga memperoleh penghargaan khusus sebagai Daerah Tertinggal Progresif. Penghargaan tersebut diberikan atas perkembangan dalam pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta upaya menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Sementara Kabupaten Rote Ndao mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Terentaskan Progresif setelah berhasil keluar dari status daerah tertinggal.
Praktik Baik Dibagikan untuk Daerah Lain
PPD 2026 turut dilengkapi dengan sesi Knowledge Sharing yang menjadi ruang pertukaran pengalaman antardaerah. Forum tersebut membahas strategi, tantangan, hasil pembangunan, hingga peluang penerapan praktik yang telah berhasil di daerah lain.
Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menegaskan, PPD diharapkan tidak berhenti sebagai penghargaan.
“Kami berharap PPD tidak hanya menjadi instrumen penghargaan saja, tapi bisa menjadi umpan balik bagi kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah,” kata Tri Dewi.
Sejumlah praktik pembangunan turut dipaparkan, di antaranya program Manusia Pancawaluya Jawa Barat, SEMANIS KAMU dari Kabupaten Kendal, serta Kampung Pancasila di Surabaya.
PPD 2026 sendiri diikuti 38 provinsi, 334 kabupaten, dan 86 kota. Hasil penilaiannya juga digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Daerah.
