Hendardi Minta Negara Lindungi Hak Konstitusional Rakyat untuk Berdemo, Soroti Kekerasan Ormas

JAKARTA – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, meminta negara dan aparat kepolisian memastikan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum tetap terlindungi.

Hendardi menilai tindakan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga menghalang-halangi hingga melakukan kekerasan terhadap massa aksi dalam rangkaian demonstrasi di Jakarta dan Yogyakarta merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak sipil dan politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

“Tidak boleh ada kelompok mana pun, termasuk organisasi kemasyarakatan, yang merasa memiliki mandat untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menyampaikan pendapat,” kata Hendardi dalam komentar persnya yang diterima Holopis.com, Kamis (3/9/2026).

Ia menegaskan, ruang publik merupakan ruang demokrasi yang tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan massa maupun kelompok tertentu.

“Ruang publik adalah ruang demokrasi, bukan ruang yang dapat dikendalikan oleh kekuatan massa atau kelompok tertentu,” tegasnya.

Apresiasi Kinerja Polri dalam Mengawal Demonstrasi

Dalam pernyataannya, Hendardi juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian dalam mengawal sejumlah aksi demonstrasi belakangan ini.

Menurutnya, penanganan aksi penyampaian pendapat kali ini relatif lebih baik dibandingkan penanganan demonstrasi pada akhir Agustus tahun lalu yang menimbulkan korban, baik dari kalangan masyarakat maupun petugas.

Hendardi meminta pendekatan profesional, proporsional dan menghormati hak konstitusional warga tetap dipertahankan oleh aparat.

Namun demikian, ia menekankan bahwa apresiasi terhadap kinerja Kepolisian harus dibarengi dengan ketegasan dalam menangani setiap bentuk kekerasan, intimidasi, maupun penghalangan terhadap demonstran.

“Polisi tidak boleh membiarkan aktor non-negara menggunakan kekuatan massa untuk mengendalikan ruang publik atau menjalankan semacam mekanisme jalanan untuk menghadapi warga yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya,” ujarnya.

Minta Polisi Usut Keterlibatan Ormas

Hendardi juga mendesak Kepolisian mengusut secara serius bagaimana dan mengapa elemen ormas atau kelompok tertentu dapat terlibat dalam pengamanan maupun penanganan aksi demonstrasi.

Jika keterlibatan tersebut dilakukan secara terorganisasi, menurutnya, publik berhak mengetahui siapa pihak yang menggerakkan, memerintahkan dan membiayai mobilisasi tersebut.

“Pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan,” kata Hendardi.

Ia meminta aparat penegak hukum mengungkap kemungkinan adanya pihak yang mengorganisasi, memprovokasi, bahkan menjadi aktor intelektual di balik mobilisasi massa yang berujung pada kekerasan atau kerusuhan.