“Jangan sampai pola lama tersebut muncul kembali dalam bentuk baru: seragamnya sipil, organisasinya diklaim sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi wataknya koersif dan digunakan untuk menghadapi rakyat,” katanya.
Ia menegaskan negara hukum tidak boleh menyerahkan pengendalian ruang demokrasi kepada kelompok-kelompok sipil yang menggunakan cara-cara kekerasan.
Negara Harus Lindungi Demonstran Damai
Hendardi meminta pemerintah dan Kepolisian memastikan jalanan tidak berubah menjadi arena pertarungan antarkelompok yang mengorbankan hak konstitusional warga negara.
Menurutnya, demonstrasi merupakan hak warga negara, sementara tindakan kekerasan harus diproses berdasarkan hukum.
“Jangan sampai segelintir orang merusak legitimasi aksi damai dan aspirasi warga. Jangan pula premanisme mengalahkan kebebasan sipil, dan jangan biarkan militerisme kembali hadir dengan berkedok sipil,” ujarnya.
Di bagian akhir pernyataannya, Hendardi mengapresiasi sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menunjukkan simpati dan perhatian kepada korban kekerasan dalam aksi yang melibatkan ormas.
Menurutnya, sikap tersebut penting karena korban tidak boleh merasa menghadapi kekerasan seorang diri.
Hendardi berharap para elite politik di DPR serta seluruh penyelenggara negara juga menunjukkan keberpihakan yang sama terhadap korban melalui perlindungan, perhatian dan dukungan yang nyata.
Ia menegaskan negara harus hadir untuk melindungi rakyat dan tidak membiarkan warga berhadapan dengan kekuatan massa yang bertindak di luar hukum.
“Dalam negara demokrasi, simpati kepada korban bukan sekadar gestur politik, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional penyelenggara negara untuk melindungi hak-hak sipil warga,” pungkasnya.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!