HOLOPIS.COM, Jakarta – Belajar dari polemik sebelumnya, PKS meminta ijazah dan seluruh dokumen Wapres pengganti Gibran diperiksa ketat agar tak memicu gugatan baru.
Siapa pun yang nantinya mengisi posisi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus melewati pemeriksaan persyaratan secara ketat.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar tidak melonggarkan proses verifikasi, khususnya menyangkut keabsahan ijazah calon.
PKS ingin memastikan tidak ada persoalan administrasi yang tertinggal hingga memicu sengketa setelah wakil presiden baru terpilih.
Pengalaman polemik dokumen pendidikan dalam kontestasi politik sebelumnya menjadi salah satu alasan partai tersebut meminta pemeriksaan dilakukan sejak awal.
Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, mengatakan seluruh dokumen kandidat perlu diteliti sebelum seseorang dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan.
Pemeriksaan itu mencakup keabsahan ijazah agar tidak muncul persoalan serupa pada masa mendatang.
“Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” ujar Tifatul kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Tifatul, verifikasi tidak boleh berhenti pada pemeriksaan kelengkapan berkas semata.
Keaslian dan keabsahan dokumen juga harus dipastikan sehingga calon yang terpilih nantinya memiliki landasan administrasi yang jelas.
Untuk menjalankan proses tersebut, pimpinan MPR RI telah menetapkan tim verifikasi dengan jumlah anggota mencapai 36 orang.
Tim ini akan bertugas mengecek pemenuhan berbagai ketentuan bagi calon wapres.
Ruang lingkup pemeriksaannya meliputi dokumen pendidikan, persyaratan administrasi, hingga kondisi kesehatan kandidat.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!