Hendardi Minta Negara Lindungi Hak Konstitusional Rakyat untuk Berdemo, Soroti Kekerasan Ormas

Meski demikian, Hendardi mengingatkan agar kerusuhan yang terjadi tidak digeneralisasi sebagai representasi seluruh massa demonstran.

Menurutnya, dalam setiap aksi massa besar selalu terdapat kemungkinan adanya pihak yang melakukan penyusupan atau datang untuk menunggangi situasi.

Karena itu, negara harus mampu membedakan antara massa yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan pihak yang secara sengaja menciptakan kekacauan.

Polisi Diminta Ungkap Aktor Intelektual

Hendardi meminta seluruh proses pengungkapan kasus dilakukan secara profesional, transparan dan berbasis bukti.

Menurutnya, Kepolisian memiliki berbagai instrumen penyelidikan, mulai dari rekaman CCTV, video masyarakat, jejak digital hingga keterangan para saksi.

Ia menilai rilis sketsa wajah terduga pelaku tidak seharusnya langsung dipahami sebagai tanda bahwa aparat kehilangan petunjuk.

“Yang ditunggu publik bukan sekadar sketsa, melainkan siapa pelakunya, apa motifnya, dari mana mereka datang, serta apakah terdapat pihak yang mengorganisasi tindakan tersebut,” ujar Hendardi.

Ia menegaskan, apabila terdapat kelompok tertentu yang terbukti terlibat, aparat harus mengungkapnya berdasarkan bukti.

Sebaliknya, Hendardi juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang dikambinghitamkan apabila keterlibatannya tidak dapat dibuktikan.

Menurutnya, pola yang disebut berulang antara aksi Agustus 2025 dan demonstrasi tahun 2026, termasuk dugaan keterlibatan ormas, munculnya massa perusuh dan jatuhnya korban, harus menjadi perhatian serius.

Hendardi meminta Kepolisian tidak berhenti hanya pada pelaku di lapangan jika nantinya ditemukan adanya pihak yang mengorganisasi, membiayai atau memprovokasi kerusuhan.

“Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Tidak boleh ada hambatan, termasuk hambatan politik elite, yang menyebabkan proses hukum berhenti atau hanya menyasar pelaku di lapangan,” tegasnya.

Soroti Gejala Militerisme Berkedok Sipil

Selain persoalan kekerasan dalam aksi demonstrasi, Hendardi juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai gejala militerisme yang menggunakan kedok sipil.

Ia mengingatkan bahaya apabila organisasi sipil digunakan sebagai instrumen untuk menghadapi masyarakat dengan kekerasan dan pendekatan koersif.

Menurut Hendardi, Indonesia memiliki pengalaman sejarah terkait penggunaan kekuatan sipil untuk kepentingan kekuasaan, termasuk melalui instrumentasi Pam Swakarsa pada masa transisi Reformasi.