CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pendidikan memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik di wilayah Kabupaten Bogor selama dua hari, yakni 7-8 September 2026.
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat hujan abu vulkanik yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor.
Pemberlakuan PJJ tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 800.1.11.1/90-Sekretariat tertanggal 6 September 2026 tentang Mitigasi Abu Vulkanik dan Pembelajaran Jarak Jauh.
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF), termasuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Namun, di sisi lain, hak anak untuk tetap memperoleh layanan pendidikan juga harus dipastikan berjalan di tengah situasi tersebut.
“Guna mengurangi risiko dampak kesehatan akibat abu vulkanik pada peserta didik, berdasarkan arahan Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi kami memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), selama dua hari 7-8 September 2026,” ungkap Rudy Susmanto, Minggu (6/9/2026).
Menurut Rudy, pelaksanaan PJJ tidak hanya berfokus pada penyampaian materi akademik, tetapi juga tetap memperhatikan pengembangan karakter, capaian akademik, serta motivasi belajar peserta didik.
“Proses belajar mengajar dilakukan dengan memberikan materi akademik yang tetap mengedepankan pengembangan karakter, nilai akademik, serta motivasi belajar anak,” ujarnya.
Rudy menegaskan, penerapan PJJ merupakan bagian dari langkah preventif pemerintah daerah untuk meminimalkan potensi risiko kesehatan bagi anak-anak akibat paparan abu vulkanik.
Selama masa PJJ, satuan pendidikan diharapkan tetap memastikan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kebijakan tersebut juga menjadi bentuk respons Pemkab Bogor terhadap situasi lingkungan yang berpotensi mengganggu aktivitas pembelajaran tatap muka.
Pemkab Bogor melalui Dinas Pendidikan akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk menentukan langkah selanjutnya setelah masa pemberlakuan PJJ berakhir.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!