HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Anggaran tersebut naik 3,9 persen dibandingkan outlook APBN 2026 yang berada di angka Rp3.942,5 triliun.
Namun, pemerintah menegaskan RAPBN 2027 bukan sekadar soal meningkatkan jumlah belanja. Kualitas penggunaan anggaran menjadi perhatian utama, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan menekan angka kemiskinan.
Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan pemerintah akan tetap menjaga APBN agar berada dalam kondisi sehat dan berkelanjutan.
“Kami dari pemerintah selalu menjaga APBN agar prudent dan sustainable. Jadi beberapa hal, terkait dengan optimalisasi pendapatan, kemudian belanja yang berkualitas, diarahkan untuk APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” jelas Ferry dalam konferensi pers, Rabu (19/8/2026).
Rp4.097 Triliun untuk 8 Prioritas Nasional
Belanja negara dalam RAPBN 2027 akan diarahkan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Delapan prioritas tersebut mencakup:
- Kedaulatan pangan
- Kemandirian energi dan air
- Pendidikan
- Kesehatan
- Hilirisasi dan industrialisasi
- Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana
- Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa
- Penurunan kemiskinan
Selain delapan agenda tersebut, pemerintah juga ingin meningkatkan kualitas layanan publik dan sumber daya manusia (SDM), sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Pendidikan Dapat Rp820,9 Triliun
Salah satu sektor yang mendapat porsi besar adalah pendidikan.
Pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Nilai tersebut setara sekitar 20,03 persen dari rencana anggaran pemerintah.
Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai program pendidikan. Di antaranya KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), serta renovasi sekolah dan madrasah.
Sementara itu, pemerintah menyiapkan Rp549,9 triliun untuk kebijakan perlindungan sosial atau perlinsos.
Anggaran tersebut mencakup sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, atensi sosial, hingga penanganan bencana.
Menurut Ferry, berbagai alokasi tersebut menunjukkan fungsi APBN yang lebih luas. Anggaran negara bukan hanya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai shock absorber ketika terjadi tekanan dari luar serta menjadi instrumen perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan.
“Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat,” jelasnya.
Kemiskinan Ditarget 6-6,5 Persen
Pemerintah juga memasang sejumlah target yang berkaitan langsung dengan kondisi sosial masyarakat.
Dalam RAPBN 2027, tingkat kemiskinan ditargetkan berada di kisaran 6-6,5 persen. Sementara itu, rasio gini ditargetkan berada pada rentang 0,362-0,367.
