JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pengamat militer dan politik Selamat Ginting meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap jajaran di lingkungan Istana menyusul polemik posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna dan Taklimat Presiden pada Senin 20 Juli 2026.
Menurut Selamat, apabila pengaturan posisi duduk tersebut memang dilakukan oleh unsur Sekretaris Kabinet (Seskab) yang dipimpin oleh Teddy Indra Wijaya atau Sekretariat Negara (Setneg / Sesneg) yang dipimpin Prasetyo Hadi, maka Presiden perlu menelusuri apakah masih terdapat pihak-pihak di lingkaran Istana yang membawa pengaruh pemerintahan sebelumnya dan justru merugikan kepemimpinannya.
Selamat menilai, pengaturan tempat duduk dalam sebuah sidang kabinet tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pejabat yang bertanggung jawab di lingkungan Istana.
Karena itu, ia menduga polemik yang muncul bisa saja merupakan bagian dari skenario komunikasi politik untuk membangun kesan bahwa Gibran diperlakukan tidak adil.
“Jadi menurut saya juga ada kemungkinan posisi duduk itu memang sudah dilakukan oleh kalau tidak oleh orang-orang Sesneg, oleh orang-orang Seskab. Kan enggak mungkin enggak tahu. Nah ini supaya menimbulkan playing victim seolah-olah dizolimi, padahal ini diatur oleh orang Sesneg atau orang Seskab,” ujar Selamat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pandangannya tersebut merupakan analisis berdasarkan perspektif komunikasi politik dan bukan sebuah kesimpulan yang telah terbukti.
Menurut Selamat, apabila dugaan tersebut benar, maka pihak yang paling dirugikan justru Presiden Prabowo karena muncul kesan seolah-olah terjadi perlakuan yang tidak pantas terhadap wakil presiden di lingkungan pemerintahannya sendiri.
Karena itu, ia meminta Prabowo melakukan evaluasi terhadap orang-orang di sekelilingnya agar tidak ada lagi loyalitas yang terbagi kepada pemerintahan sebelumnya.
“Nah, kita kemudian akhirnya melihat kalau kondisi seperti ini yang merugikan Presiden Prabowo, Presiden Prabowo harus membersihkan lingkaran Istana dari kemungkinan masih ada keterpengaruhan dengan bapaknya Gibran, seolah-olah Gibran ini dizolimi, padahal sudah diatur tempat duduknya. Ya memang enggak bisa disimpulkan, tapi premis dari sisi teori-teori politik, komunikasi politik masuk akal kemungkinan ini terjadi,” katanya.
Selamat menilai, memasuki hampir dua tahun pemerintahan, Presiden Prabowo perlu memastikan seluruh jajaran di lingkungan Istana bekerja sepenuhnya untuk mendukung agenda pemerintahannya, bukan membawa kepentingan politik dari rezim sebelumnya.
“Siapa orangnya, nah karena itu Presiden menjelang dua tahun ini harus juga bersih-bersih Istana dari kemungkinan pengaruh rezim lama yang merugikan presiden. Isu ini kan merugikan presiden ya kan, seolah-olah dizolimi kemudian murung padahal sebenarnya biasa aja,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Selamat juga mengimbau publik agar tidak langsung menerima penjelasan resmi pemerintah terkait polemik tersebut. Di mana Mensetneg Prasetyo Hadi sempat menyebut bahwa tempat duduk Gibran sejajar dengan Menko dan Presiden Prabowo Subianto sendirian hanya persoalan tata letak semata.
Namun menurutnya, masyarakat, termasuk kalangan jurnalis dan akademisi, perlu tetap bersikap kritis dalam menilai setiap penjelasan yang disampaikan pejabat negara sehingga ruang demokrasi tetap terjaga melalui pengawasan publik yang sehat.
