JAKARTA, HOLOPIS.COM – Di tengah tunggakan tunjangan profesi dosen Rp5,7 triliun, proyek Universitas Republik Indonesia menuai kritik. CELIOS desak kampus elite Inggris mundur.
Rencana pembangunan 10 perguruan tinggi baru melalui proyek Universitas Republik Indonesia menuai kritik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Lembaga kajian independen tersebut meminta jaringan universitas elite Inggris Russell Group meninjau ulang keterlibatannya dalam proyek tersebut, dengan alasan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait kualitas pendidikan tinggi dan kesejahteraan dosen.
CELIOS secara resmi mengirim surat kepada pimpinan Russell Group yang berisi permintaan agar kerja sama pembangunan Universitas Republik Indonesia dikaji kembali.
Surat tersebut ditujukan kepada Chief Executive Russell Group, Profesor Libby Hackett, dan ditandatangani Direktur CELIOS Media Wahyudi Askar.
Dalam surat itu, CELIOS menyebut pembangunan kampus baru dalam jumlah besar bukan menjadi persoalan utama pendidikan tinggi Indonesia saat ini.
Menurut mereka, tantangan terbesar justru berada pada peningkatan kualitas dosen, fasilitas riset, laboratorium, serta dukungan pendanaan akademik.
“CELIOS mendukung kerja sama akademik Indonesia-Inggris, tetapi menilai rencana pemerintah membangun 10 kampus baru bernama Universitas Republik sebagai prioritas kebijakan yang keliru,” tulis Media Wahyudi Askar dalam surat tersebut.
CELIOS menyoroti kondisi anggaran pendidikan tinggi yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar perguruan tinggi.
Salah satu persoalan yang disorot adalah masih adanya tunggakan tunjangan profesi dosen aparatur sipil negara (ASN) yang disebut mencapai sekitar Rp5,7 triliun.
Menurut CELIOS, persoalan kesejahteraan tenaga pengajar tersebut seharusnya menjadi perhatian utama sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk membangun institusi pendidikan baru.
Selain masalah tunjangan profesi, CELIOS juga menyoroti keterbatasan pendanaan penelitian.
Banyak dosen di Indonesia disebut masih menghadapi kendala dalam menjalankan riset karena dukungan anggaran yang belum memadai.
