JAKARTA, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) sekaligus pengamat sosial, Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyampaikan kritik terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melibatkan personel TNI dalam pengawasan terhadap wajib pajak.
Menurut Habib Syakur, pelibatan institusi militer dalam urusan perpajakan berpotensi menimbulkan persoalan karena tidak sejalan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI sebagaimana diatur dalam sistem pertahanan negara.
“Persoalan pajak adalah ranah administrasi sipil dan menjadi kewenangan institusi perpajakan. Jangan sampai urusan yang seharusnya diselesaikan dengan pendekatan pelayanan dan penegakan hukum administrasi justru melibatkan kekuatan militer,” ujar Habib Syakur dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).
Ia menilai, kehadiran TNI dalam pengawasan wajib pajak dapat menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. Alih-alih meningkatkan kepatuhan, kebijakan tersebut dikhawatirkan justru memunculkan rasa tidak nyaman dan kegaduhan publik.
“Pajak itu membutuhkan kepercayaan masyarakat kepada negara. Kalau kemudian pengawasan wajib pajak dilakukan dengan melibatkan aparat militer, bisa muncul kesan bahwa negara menggunakan pendekatan represif terhadap warga sipil,” katanya.
Habib Syakur menegaskan bahwa TNI memiliki tugas utama menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta menghadapi ancaman terhadap pertahanan nasional. Sementara persoalan kepatuhan pajak semestinya tetap ditangani oleh lembaga yang memiliki mandat di bidang fiskal.
“TNI adalah institusi yang sangat dihormati rakyat. Jangan sampai kewibawaan TNI terseret ke dalam persoalan yang bukan menjadi domainnya. Kita harus menjaga agar militer tetap berada pada koridor tugas konstitusionalnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur meminta pemerintah mengedepankan pendekatan edukasi, pelayanan, dan penegakan hukum yang proporsional dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Menurutnya, negara harus membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak melalui transparansi dan kepercayaan, bukan dengan cara yang berpotensi menimbulkan ketakutan.
“Yang dibutuhkan adalah membangun kesadaran pajak, bukan menghadirkan suasana seolah-olah masyarakat sedang berhadapan dengan kekuatan keamanan,” pungkas Habib Syakur.
