JAKARTA, HOLOPIS.COM – Dosen Dakwah dan Ilmu Komunikasi Islam UIN Kudus sekaligus kader Nahdlatul Ulama (NU) asal Kabupaten Jepara, Muhammad Lukman Ihsanuddin, mengajak seluruh warga nahdliyin mengembalikan esensi Muktamar NU sebagai forum strategis untuk melahirkan gagasan besar bagi kemajuan umat dan bangsa, bukan sekadar ajang kontestasi memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menurut Lukman, Muktamar NU merupakan peristiwa besar yang selalu dinantikan jutaan warga nahdliyin karena menjadi forum tertinggi organisasi dalam menentukan arah perjuangan NU ke depan.
Namun, ia menilai perhatian publik selama ini justru lebih banyak tersedot pada dinamika perebutan kursi Ketua Umum PBNU dibanding substansi yang seharusnya menjadi ruh penyelenggaraan muktamar.
“Dalam beberapa kali penyelenggaraan, perhatian publik justru lebih banyak tersedot pada satu hal, yakni siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU. Sejak jauh hari pemberitaan dipenuhi peta dukungan, lobi politik, strategi kemenangan hingga berbagai manuver yang mengiringi kontestasi. Akibatnya, substansi muktamar perlahan tenggelam di balik hiruk-pikuk perebutan kursi kepemimpinan,” kata Lukman dalam tulisannya yang diterima Holopis.com, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, ukuran keberhasilan sebuah muktamar tidak seharusnya hanya diukur dari terpilihnya seorang ketua umum. Kepemimpinan, kata dia, hanyalah instrumen untuk mewujudkan cita-cita organisasi.
“Yang jauh lebih penting adalah gagasan besar apa yang akan diperjuangkan oleh organisasi setelah muktamar berakhir,” ujarnya.
Lukman menilai, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan jamaah, ribuan pesantren, dan pengaruh sosial yang luas, setiap keputusan Muktamar NU semestinya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, ia mendorong agar forum muktamar lebih banyak membahas isu-isu strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Misalnya bagaimana sikap NU terhadap praktik korupsi yang terus menggerogoti kepercayaan publik, bagaimana pengelolaan anggaran negara agar lebih berpihak kepada rakyat, pemerataan pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, penguatan ekonomi pesantren, perlindungan petani dan nelayan, hingga tantangan kecerdasan buatan yang mulai mengubah dunia kerja,” paparnya.
Selain persoalan kebangsaan, Lukman juga menilai Muktamar NU harus menjadi ruang lahirnya keputusan-keputusan fikih yang mampu menjawab persoalan kontemporer tanpa meninggalkan tradisi keilmuan yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama.
“Keputusan-keputusan seperti itu akan menjadi rujukan bagi warga nahdliyin sekaligus memperkaya khazanah pemikiran Islam Indonesia,” katanya.
Ia meyakini, apabila setiap muktamar menghasilkan rekomendasi yang tajam, aplikatif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, maka hasilnya tidak hanya berhenti sebagai dokumen organisasi, melainkan mampu memengaruhi arah kebijakan nasional.
“Rekomendasi tersebut kemudian didiskusikan di kampus, pesantren, masjid, media massa, dan ruang-ruang publik. Masyarakat akan melihat bahwa muktamar bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan momentum lahirnya gagasan yang mampu memengaruhi arah kebijakan nasional,” ujarnya.
Lukman menegaskan, NU memiliki modal yang sangat besar untuk memainkan peran strategis tersebut karena sejak awal berdiri tidak hanya menjadi benteng tradisi keagamaan, tetapi juga kekuatan moral yang hadir di tengah dinamika bangsa.
Ia mengingatkan bahwa kontestasi kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Namun, menurutnya, kompetisi tersebut tidak boleh mengaburkan misi utama NU.
“Ketua umum akan berganti setiap periode, tetapi gagasan yang lahir dari muktamar dapat memengaruhi perjalanan bangsa selama bertahun-tahun,” tegasnya.
Karena itu, Lukman mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap penyelenggaraan Muktamar NU.
“Jangan hanya bertanya, ‘Siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU?’ Pertanyaan yang lebih penting adalah, ‘Gagasan besar apa yang akan dibawa NU untuk menjawab persoalan umat dan bangsa?'” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa organisasi sebesar Nahdlatul Ulama semestinya dikenang sebagai pusat lahirnya pemikiran, fatwa, dan rekomendasi yang mampu membawa kemaslahatan bagi rakyat.
“Sebab, pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin baru. Mereka membutuhkan gagasan baru yang memberi harapan. Dan NU memiliki seluruh modal untuk melahirkan harapan itu,” pungkasnya.
