JAKARTA – Pengasuh Pesantren Luhur Ciganjur, KH Arief Rachman Hamid Baidlowi, mengingatkan bahwa kekuatan (NU) hingga mampu bertahan lebih dari satu abad tidak terlepas dari kebijaksanaan dan keberkahan para ulama pendirinya.
Hal itu disampaikan KH Arief saat membuka Halaqah Pra-Muktamar NU bertajuk “Quo Vadis NU: Apakah NU Masih Milik Ummat?” yang digelar di Pesantren Luhur Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu 4 Juli 2026 malam.
“Jarang ada organisasi yang dapat bertahan lebih dari 100 tahun, namun NU sepertinya bukanlah organisasi biasa karena bersandar pada kebijaksanaan dan barokahnya ulama Founding Father NU,” dawuh KH Arief Rachman.
Kegiatan tersebut dihadiri para kader muda NU sebagai panelis, serta ratusan peserta dari berbagai organisasi keagamaan, kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Alumni Pesantren Luhur Ciganjur, KH Syaifullah Amin, menilai kepemimpinan NU ke depan harus kembali berorientasi kepada kepentingan warga Nahdliyin, bukan pada kepentingan politik maupun perebutan jabatan.
“Halaqah Pra-Muktamar ini diselenggarakan sebagai bentuk keprihatinan generasi muda Nahdliyin atas kondisi yang terjadi di tingkat pimpinan NU saat ini. NU bukan sekadar perebutan posisi jabatan, sehingga pimpinan NU tidak perlu lagi sibuk memikirkan untuk setia kepada siapa, melainkan kesetiaan hanyalah diberikan kepada warga Nahdliyin,” tegas KH Syaifullah Amin.
Di kesempatan yang sama, Lurah Pesantren Luhur Ciganjur, Muhammad Fadhil Bilad, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif para santri dan alumni sebagai ruang menyerap aspirasi menjelang pelaksanaan Muktamar NU.
“Kami berharap, dengan adanya Halaqah ini mampu mendapatkan aspirasi yang bagus dan membangun bagi NU itu sendiri karena hari ini kita mempertanyakan di mana peran NU bagi masyarakat, meskipun dalam AD/ART NU tentang Tujuan dan Usaha NU yang tertera pada Anggaran Dasar Bab IV Pasal 9 poin b, c, dan d tentang membangun kualitas pendidikan, mendorong pemberdayaan kesehatan maupun advokasi masyarakat terpinggirkan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat untuk kemakmuran yang merata,” ungkap Bilad.
Dari forum tersebut, peserta Halaqah Pra-Muktamar menghasilkan lima butir seruan moral yang ditujukan kepada organisasi menjelang pelaksanaan Muktamar NU.
Kelima poin tersebut meliputi:
- NU ke depan tidak boleh terkooptasi oleh pemerintah.
- NU harus menjalankan fungsinya dengan berpegang teguh pada AD/ART organisasi.
- NU diminta lebih mengedepankan kontribusi nyata kepada warga Nahdliyin.
- Keberpihakan kepada warga Nahdliyin harus diwujudkan melalui fungsi advokasi, peningkatan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan.
- Para pimpinan NU diserukan untuk mengedepankan kebijaksanaan dan menghindari konflik demi menjaga keharmonisan di lingkungan warga Nahdliyin.
Seruan moral tersebut diharapkan menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan di tubuh NU dalam menyongsong Muktamar mendatang, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya warga Nahdliyin.
