JAKARTA, Holopis.com – Netizen kembali mengulik film G30S/PKI. Arifin C Noer disorot usai muncul tudingan pembohongan sejarah, Nazira C Noer pun bereaksi keras.
Film Pengkhianatan G30S/PKI kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Nama sutradara Arifin C Noer ikut menjadi sorotan setelah banyak warganet kembali mempertanyakan akurasi sejarah yang disajikan dalam film yang selama puluhan tahun identik dengan narasi resmi pemerintahan Orde Baru.
Perdebatan kembali memanas setelah putri Arifin C Noer, Nazira C Noer, memberikan tanggapan melalui media sosial.
Ia menyatakan bahwa sang ayah membuat film berdasarkan informasi dan pemahaman yang berlaku pada masa itu.
“Papa saya juga tahunya itu. Bukan kamu doang yang dibohongi sejarah. Papa saya juga dibohongi sejarah. Sayangnya Papa saya sudah meninggal jauh sebelum semuanya terbuka kebenarannya,” tulis Nazira.
Pernyataan tersebut memicu beragam respons.
Sebagian warganet menyampaikan dukungan kepada Nazira, sementara sebagian lainnya kembali mengkritisi film Pengkhianatan G30S/PKI yang dinilai membentuk persepsi masyarakat mengenai peristiwa 1965.
Nazira juga meminta agar kritik terhadap film maupun pertanyaan mengenai proses pembuatannya disampaikan kepadanya, bukan kepada mendiang ayahnya.
“Kalau mau mengatai atau menyumpahi Papa saya, mending ketemu saya saja. Semua pertanyaan akan saya jawab,” lanjutnya.
Film Pengkhianatan G30S/PKI diproduksi pada 1984 oleh Perum Produksi Film Negara (PFN) dengan Arifin C Noer sebagai sutradara.
Selama era Orde Baru, film tersebut menjadi tontonan wajib yang diputar setiap menjelang 30 September di sekolah maupun televisi nasional sebagai bagian dari narasi resmi pemerintah mengenai peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Namun, setelah era Reformasi, film tersebut terus menuai kritik dari berbagai kalangan.
Sejumlah sejarawan, akademisi, peneliti, hingga penyintas tragedi 1965 menilai film tersebut lebih merepresentasikan versi resmi pemerintah saat itu daripada keseluruhan temuan sejarah yang berkembang kemudian.
Salah satu kritik datang dari Putu Oka Sukanta, penyintas tragedi 1965 sekaligus sastrawan.
Dalam wawancara pada 2012, ia menyebut Pengkhianatan G30S/PKI merupakan karya fiksi yang dibangun berdasarkan skenario sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan fakta sejarah.
Menurut Putu Oka, film tersebut menjadi bagian dari propaganda negara pada masa Orde Baru.
Ia juga menyoroti penggambaran penyiksaan terhadap para jenderal di Lubang Buaya yang dinilai tidak sesuai dengan hasil visum yang pernah dipublikasikan.
Perdebatan mengenai film tersebut juga berkaitan dengan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Pada 2012, Komnas HAM menyimpulkan bahwa rangkaian peristiwa pasca-1965 mengandung dugaan pelanggaran HAM berat.
Namun, kesimpulan itu merupakan hasil penyelidikan pro justitia dan belum menghasilkan putusan pengadilan yang menetapkan tanggung jawab pidana maupun kebenaran sejarah secara hukum.
Meski demikian, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Arifin C Noer melakukan pelanggaran hukum dalam proses pembuatan film tersebut.
Arifin dikenal sebagai sineas yang menyutradarai film berdasarkan naskah dan proyek yang diproduksi dalam konteks kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru.
Lebih dari empat dekade sejak dirilis, Pengkhianatan G30S/PKI masih menjadi salah satu film Indonesia yang paling kontroversial.
Bagi sebagian kalangan, film tersebut merupakan dokumen yang merekam narasi resmi negara pada zamannya.
Namun bagi pihak lain, film itu dipandang sebagai karya yang sarat muatan propaganda sehingga perlu dipahami secara kritis dengan membandingkannya pada penelitian sejarah, arsip, dan berbagai sumber yang berkembang setelah Reformasi.
Ramainya diskusi di media sosial menunjukkan bahwa film karya Arifin C Noer tersebut masih memiliki pengaruh besar dalam membentuk perdebatan publik mengenai peristiwa 1965.
Hingga kini, kontroversi seputar isi film dan narasi sejarah yang dibangunnya masih terus menjadi bagian dari diskursus sejarah Indonesia.
