HOLOPIS.COM, JAKARTA – DPP PERBASI menggelar Rapat Pleno di ruang serbaguna Komite Olimpiade Indonesia (KOI), lantai 16 FX Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (2/7). Rapat pleno tersebut membahas sekaligus mengesahkan 10 Peraturan Organisasi (PO) DPP PERBASI.
Rapat pleno berlangsung sejak pukul 13.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PERBASI, Budisatrio Djiwandono. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPP PERBASI, baik secara langsung maupun daring melalui format hybrid.
Ketua Umum DPP PERBASI, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan bahwa penguatan regulasi organisasi merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola bola basket Indonesia yang lebih baik.
“Kita paham bahwa dalam penyelenggaraan apa pun, masih banyak perbaikan yang harus terus kita lakukan sebagai induk organisasi. Rapat Pleno ini menjadi kesempatan penting, sekaligus momen bersejarah sebagai komitmen bersama untuk membesarkan organisasi dan memajukan cabang olahraga bola basket,” ujar Budisatrio, sebagaimana informasi yang diterima Holopis.com.
Menurut Budisatrio, kemajuan bola basket Indonesia tidak dapat dilepaskan dari penguatan fondasi kelembagaan PERBASI sebagai rumah besar bola basket nasional.
“Pondasi yang kuat berawal dari filosofi dan aturan tata kelola yang kokoh. Karena itu, DPP PERBASI melalui Bidang Organisasi, dengan dukungan Sekretaris Jenderal dan tim, telah merumuskan dan merampungkan aturan-aturan organisasi yang nantinya menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola bola basket Indonesia ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Legal, Etik, dan Disiplin DPP PERBASI, Fritz Siregar, menjelaskan bahwa terdapat 10 Peraturan Organisasi yang dibahas dan disahkan dalam Rapat Pleno tersebut.
Sepuluh Peraturan Organisasi tersebut mencakup pengaturan mengenai etik, disiplin, struktur organisasi, musyawarah dan rapat-rapat, penyelenggaraan kegiatan bola basket 5on5, tenaga keolahragaan bola basket 5on5, minibasket, penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan tenaga keolahragaan bola basket 3×3, perpindahan olahragawan, pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan, serta sistem audit.
