HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan seluruh kepala daerah untuk moratorium rekrutmen PPPK dan tenaga honorer.
Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. Mantan Kapolri itu mulanya mengeluh akibat membengkaknya belanja pegawai yang sudah melebihi 30%.
Padahal, hal tersebut sudah diatur pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Berapa daerah yang di atas berapa ini yang di bawah, artinya dominan sudah di atas 30%,” kata Tito dalam pernyatannya yang dikutip Holopis.com, Senin (6/8).
Dengan kondisi tersebut, Tito kemudian mendorong adanya upaya lain yang dilakukan agar beban biaya tersebut tidak semakin membengkak.
“Kalau kami melihat kita melihat porsi pendapatan dan belanja, maka harus ada upaya di tingkat belanja pada level pada postur belanja dan ada upaya pada postur pendapatan. Supaya 30% belanja pegawai ini tidak melampaui dari APBD yang ada,” jelasnya.
Langkah lain yang bisa dilakukan menurut Tito, bisa dilakukan dengan pengurangan pegawai. Namun, langkah yang paling efisien saat ini adalah dengan tindakan moratorium.
“Di belanja, di postur belanja, ya opsinya nomor satu adalah eh mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya, tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium,” tegasnya.
“Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya. Harus tegas tidak ada tenaga honorer baru,” lanjutnya.
Tito menegaskan pemda harus memperhatikan belanja pegawai agar tidak melebihi batas 30%. Dia mengatakan hal tersebut bisa menjadi beban bagi kepala daerah di masa mendatang.
“Kita minta kepala daerah untuk mungkin tidak usah menarik tenaga honorer lagi, apalagi tenaga honorer yang administrasi yang bukan skill karena nanti mereka menjadi beban. Beban bagi kepala daerah, belanja pegawai yang bertambah, beban juga bagi kepala daerah berikutnya nanti pengganti. Buang waktu,” tutupnya.
