JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disebut mengultimatum Kapolri dan Panglima TNI agar tidak ada lagi aparat yang melakukan penindakan terhadap rakyat.
Menurut Hari Purwanto, apabila pernyataan Presiden tersebut benar disampaikan, maka harus dibuktikan melalui tindakan nyata di lapangan. Ia menegaskan agar tidak ada lagi aparat yang melakukan tindakan kekerasan maupun represi terhadap kebebasan masyarakat dalam berekspresi.
“Jika benar Presiden bilang begitu, tentu harus dibuktikan, jangan ada lagi aparat yang melakukan tindakan kekerasan dan represi pada kebebasan rakyat. Salah satunya yang terkini soal nonton bareng Pesta Babi di berbagai tempat,” ujar Hari Purwanto kepada Holopis.com, Sabtu (16/5/2026).
Ia menilai, tindakan represif aparat, termasuk pembubaran paksa dan penggunaan kekerasan, justru akan mendelegitimasi ultimatum Presiden tersebut di mata publik.
“Apabila aparat represif, membubarkan paksa dan cenderung menggunakan kekerasan justru akan mendelegitimasi ultimatum Presiden Prabowo tersebut,” katanya.
Terkait polemik pemutaran dokumenter “Pesta Babi”, Hari menilai negara seharusnya membuka ruang dialog ketimbang melakukan pembatasan. Menurutnya, meskipun narasi yang dibawa dianggap provokatif oleh sebagian pihak, masyarakat tetap memiliki hak untuk berekspresi.
“Kalau pun narasi Pesta Babi adalah provokasi, biarkan mereka berekspresi. Justru kalau bisa negara atau aparat memfasilitasi saja, buka ruang dialog sehingga pemerintah memiliki masukan yang baik dari konteks yang hendak disampaikan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya ruang dialog antara pemerintah, aparat, dan masyarakat guna mereduksi gejolak sosial di akar rumput. Menurutnya, pendekatan dialogis akan lebih efektif dalam menjaga stabilitas nasional dibanding tindakan represif.
Hari mengingatkan bahwa situasi geopolitik global saat ini sedang tidak menentu, mulai dari konflik antarnegara hingga memanasnya rivalitas negara-negara besar dunia.
“Ingat, bahwa gejolak geopolitik saat ini sedang tidak menentu. Perang antarnegara masih berkecamuk dan belum tahu kapan akan usai. Manuver negara adidaya seperti Amerika Serikat dan China juga masih cukup memanas,” katanya.
Ia menilai Indonesia perlu lebih fokus pada konsolidasi internal demi menjaga persatuan nasional, terlebih Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif.
“Jika polemik seperti Pesta Babi malah mengganggu stabilitas nasional, maka situasi akan memperburuk Indonesia. Negara asing bisa bertepuk tangan karena persatuan Indonesia terganggu dan bisa pecah,” ujarnya.
Karena itu, Hari meminta agar pemutaran dokumenter tersebut tidak diganggu selama tidak mengganggu ketertiban umum maupun merusak simbol negara. Bahkan, ia menyarankan agar pemerintah dan aparat ikut membuka ruang diskusi secara kondusif dan konstruktif. Sebab yang saat ini menjadi sangat penting baginya adalah, pemerintah harus mampu mengaktualisasikan apa yang menjadi bunyi di dalam sila kelima dari Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Soal pemutaran film dokumenter Pesta Babi, sebaiknya persilakan saja, jangan diganggu, kalau perlu dikawal, ajak nonton bareng dan buka ruang dialog antara pihak pemerintah, aparat dan masyarakat, apa kira-kira solusi dari mereka, karena yang penting sekarang adalah negara harus mampu mengejawantahkan sila kelima Pancasila,” kata Hari.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses membangun bangsa. “Jangan alergi kritik, jadikan kritik itu instrumen untuk membangun,” pungkasnya.
Prabowo Ultimatum Panglima TNI dan Kapolri
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa di tengah-tengah pidatonya dalam peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Presiden Prabowo Subianto turut memberi peringatan keras kepada seluruh aparat negara, mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah, agar benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan menegakkan hukum secara adil.
“Semua aparat dari yang tertinggi sampai terendah harus mati untuk rakyat, bukan malah menindas rakyat,” ucapnya.
Ia juga mengultimatum Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto agar jangan sampai ia mendengar lagi ada aparat yang bermain-main dalam penegakan hukum maupun melindungi pelanggaran tertentu.
“Saya tidak mau dengar lagi, Panglima TNI, Kapolri, ada aparat yang tidak menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Tidak boleh backing-backing macam-macam,” tegas Prabowo.
Presiden juga menilai Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar sehingga harus dijaga dan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat luas.
“Negara kita kaya, harus kita amankan kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
