HOLOPIS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan kebijakan Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL) atau kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih yang ditargetkan mulai berlaku secara nasional pada 2027.
Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Deputi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK), Odo RM Manuhutu, di Semarang, Rabu (6/5/2026).
“ODOL ini problem semua pihak. Saya dukung sekali Zero ODOL tahun 2027 ini. Kita sosialisasikan secara kencang dan masif, baru nanti penegakan hukum,” kata Luthfi dalam keterangannya, dikutip Holopis.com Jateng, Kamis (7/5/2026).
Menurut Luthfi, kendaraan ODOL menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Beban berlebih pada kendaraan angkutan barang dinilai mempercepat penurunan kualitas jalan, bahkan berdampak pada penurunan muka tanah di sejumlah wilayah pesisir.
Ia menilai persoalan ODOL tidak bisa diselesaikan hanya melalui penindakan hukum, melainkan harus dibarengi sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh pihak terkait, terutama pelaku usaha transportasi barang.
“Jadi memang harus melibatkan asosiasi sopir truk, pemilik jasa transportasi angkutan barang, perusahaan, dan pihak terkait lain,” jelasnya.
Pada hari yang sama, Pemprov Jateng juga menggelar Sosialisasi Kebijakan dan Public Hearing bertajuk “Menuju Implementasi Indonesia Zero ODOL Tahun 2027” di Gedung Gradhika Bhakti Praja.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, sejumlah kepala dinas, perwakilan Kementerian Perhubungan, Ditlantas Polda Jateng, PT Jasa Marga, hingga asosiasi pengemudi truk.
Dalam kesempatan itu, Sumarno menjelaskan bahwa larangan kendaraan ODOL sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun hingga kini implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Karena itu, menurutnya, sosialisasi dan dialog publik perlu dilakukan secara intensif agar kebijakan Zero ODOL dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan polemik.
Ia juga menyoroti efektivitas jembatan timbang yang kini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Salah satu tantangan utama, kata dia, adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung.
“Setiap jembatan timbang kalau bisa punya gudang yang besar. Kalau ada truk ODOL langsung bongkar muatan, lalu untuk efek jeranya sewa gudang dibuat mahal,” katanya.
Sementara itu, Deputi Konektivitas Kemenko IPK Odo RM Manuhutu menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan sembilan rencana aksi untuk mendukung implementasi Zero ODOL 2027.
Ia mengungkapkan, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kebijakan tersebut kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto sebelum resmi diterbitkan.
Selain memperkuat regulasi dan penegakan hukum, pemerintah juga mendorong terciptanya ekosistem logistik yang mendukung penerapan zero ODOL dari hulu hingga hilir.
