JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti akademisi Ubedillah Badrun soal kritik terhadap pemerintah. Ia menilai pernyataan Ubedillah sarat opini politis yang dibungkus seolah pandangan akademik.
“Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan kritik berbasis kajian atau retorika,” kata Haris, Sabtu, 11 April 2026.
Menurut Haris, pernyataan yang menyebut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa terlalu berlebihan. Ia menilai narasi tersebut tidak mencerminkan kedalaman analisis ilmiah dan cenderung menyesatkan opini publik.
Haris juga menyoroti wacana pemakzulan yang dinilai tidak bisa disederhanakan tanpa dasar konstitusional kuat. Ia menegaskan, pemakzulan merupakan mekanisme serius yang harus disertai bukti dan landasan hukum jelas.
Lebih lanjut, ia mengingatkan kritik tidak berkembang menjadi provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Menurutnya, pengaitan gerakan sosial berlebihan berisiko memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Haris menilai akademisi seharusnya menjadi penjernih dalam dinamika politik, bukan memperkeruh ruang publik. Ia menekankan pentingnya menjaga marwah intelektual dan menyampaikan gagasan yang konstruktif.
Di sisi lain, ia menyebut pemerintah tengah berupaya menjalankan agenda pembangunan di tengah tantangan global. Karena itu, kritik diharapkan bersifat solutif dan memperkuat, bukan sekadar menjatuhkan. Maka dari itu, Haris pun mengajak seluruh elemen bangsa menjaga integritas. Serta menghadirkan gagasan mencerahkan bagi publik.
Sebelumnya diberitakan, bahwa akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus aktivis senior Ubedilah Badrun menyatakan secara tegas bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menjadi beban bagi bangsa Indonesia dan sudah saatnya mengakhiri kekuasaan mereka.
“Secara argumentatif saya meyakini bahwa Prabowo-Gibran adalah beban buat bangsa ini,” kata Ubedilah dalam wawancara bersama Indra J. Piliang di kanal YouTube Forum Keadilan TV, yang diunggah Senin 6 April 2026.
Ubed, sapaan akrabnya, menilai rezim ini mewarisi dan memperparah beban yang ditinggalkan era Joko Widodo. Mulai dari tumpukan utang, demokrasi yang memburuk, korupsi yang merajalela, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus berulang.
Ia bahkan menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai “periode ketiga Joko Widodo”, karena Prabowo sendiri pernah menyebut Jokowi sebagai guru politiknya, sementara putra Jokowi menduduki kursi wakil presiden.
Menurutnya, rezim ini telah memiliki cacat bawaan sejak awal, baik dari sisi proses pemilihan yang dinilainya mengandung cacat konstitusional, maupun beban masa lalu Prabowo yang tidak pernah tuntas dipertanggungjawabkan.
“Baru satu setengah tahun sudah mengalami situasi yang memburuk,” ujarnya.
