HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Indonesia dapat sewaktu-waktu memutuskan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), menyusul dinamika konflik di Timur Tengah.
Pernyataan tersebut, menurut Muzani, selaras dengan sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang sebelumnya beberapa kali menyinggung kemungkinan tersebut.
“Bagi Indonesia masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang, yang sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja kapan saja bisa keluar,” kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Holopis.com, Rabu (4/3/2026).
Muzani menjelaskan, mandat Dewan Perdamaian sejatinya untuk menciptakan perdamaian dan memperlancar gencatan senjata (ceasefire), termasuk mendorong percepatan kemerdekaan Palestina serta pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi wilayah terdampak konflik.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keputusan keluar atau tetap bertahan dalam keanggotaan BoP harus melalui kesepakatan bersama.
“Tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” ucapnya.
Isu keanggotaan Indonesia dalam BoP turut dibahas dalam pertemuan Presiden bersama para mantan presiden, wakil presiden, dan menteri luar negeri terdahulu di Istana Merdeka, Selasa (3/3/2026) malam.
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan, Presiden Prabowo siap mengevaluasi posisi Indonesia di Dewan Perdamaian menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran sejak akhir pekan lalu.
“Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi,” kata Hassan usai pertemuan selama 3,5 jam tersebut.
Menurut Hassan, Kepala Negara juga membahas potensi melemahnya mandat BoP akibat eskalasi konflik. Opsi keluar dari keanggotaan bahkan masuk dalam pembahasan apabila Dewan Perdamaian tidak lagi mampu menjalankan misinya secara efektif.
“itu dibahas tentang bahwa perang yang terjadi sekarang itu berpotensi melemahkan kemungkinan BOP berhasil, yaitu Presiden mengatakan kita akan menilai apakah sejauh mana BOP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi,” jelas Hassan.
Hassan menambahkan, Presiden Prabowo juga tidak menutup mata terhadap aspirasi publik yang mendesak Indonesia keluar dari BoP. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi global serta kepentingan nasional.
