HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test terhadap 18 calon anggota Ombudsman RI (ORI) periode 2026-2031. Fit and proper test dijadwalkan digelar pada Senin (26/1).
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan 18 nama calon Anggota ORI diajukan Presiden Prabowo Subianto sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Dari 18 nama nanti, Komisi III DPR akan memilih sembilan figur calon Ombudsman RI.
“Dari 18 nama itu, Komisi II DPR memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan sembilan anggota calon Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota,” kata Rifqi, sapaan akrabnya, di Jakarta, Rabu, (21/1/2026).
Rifqi mengatakan hal itu diatur dalam Pasal 226 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Lebih lanjut, dia menambahkan masyarakat juga bisa beri saran dan masukan kepada Komisi II DPR terkait pelaksanaan fit and proper test. Kata dia, masukan bisa itu bisa disampaikan ke Sekretariat Komisi II DPR.
Rifqi menuturkan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon anggota ORI dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan terbuka. Dengan demikian, ia mengundang media massa agar bisa mengikutinya.
Menurut dia, rencananya fit and proper test akan dirampungkan dalam satu hari. Ia menyebut Komisi II DPR akan melakukan rapat internal usai fit and proper test.
“Insyaallah pada hari itu juga kami akan melakukan rapat internal menetapkan sembilan dari 18 nama tersebut,” ujar Rifqi.
Kemudian, dia pun merincikan 18 nama calon anggota Ombudsman RI yang akan menjalani fit and proper test yakni Abdul Ghoffar (Pegawai Negeri Sipil/PNS); Dian Rubiantiy (Kepala Perwakilan ORI); Faisal Amir (pegiat LSM); AH Maftuchan (praktisi Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM); Asnifriyanti Damanik (advokat).
Lalu, Hery Susanto dan Robertus Na Endi Jawreng (anggota ORI periode 2021-2026); Fikri Yasin (Tenaga Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR RI); I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan (jaksa); serta Maneger Nasution, Nazir Salim Manik, Rahmadi Indra Tektona, dan Radian Syam (akademisi).
Selain itu, ada Partono (peneliti); Syafrida Rachmawati Rasahan (Tenaga Ahli DPR RI); Wahidah Suaib (pegiat pemilu); Muhammad Nurkhoiron (pegiat hak asasi manusia); Nuzran Joher (pegawai swasta).
