HOLOPIS.COM, JAKARTA – Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah di Venezuela pada Jumat dini hari waktu setempat, yang diikuti dengan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Aksi militer ini menjadi puncak dari rangkaian tekanan panjang Washington terhadap Caracas sejak Donald Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS.
Ledakan dilaporkan mengguncang ibu kota Caracas sebelum fajar, tak lama sebelum Trump mengumumkan bahwa pasukan AS telah menangkap Maduro dan membawanya keluar dari Venezuela. Pemerintah AS menyebut operasi tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan narkoterorisme yang dituduhkan kepada pemimpin Venezuela itu.
Jaksa Agung AS Pam Bondi menyatakan Maduro dan Flores akan diadili di New York atas sejumlah dakwaan, termasuk keterlibatan dalam jaringan narkoterorisme internasional. Surat dakwaan baru terhadap Maduro resmi dibuka pada Sabtu, memperkuat tudingan bahwa pemerintahannya dijalankan melalui praktik kriminal terorganisasi.
Trump kemudian membagikan foto di platform Truth Social dengan keterangan kondisi terkini saat itu, dari Nicolas Maduro,.
“Nicolas Maduro di atas USS Iwo Jima,” tulis Donald Trump.
Gedung Putih juga merilis video yang memperlihatkan sosok Maduro dalam kondisi diborgol dan dikawal aparat di kantor Badan Penegakan Narkoba AS (DEA).
Kampanye Tekanan AS yang Terus Meningkat
Serangan ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Selama berbulan-bulan sebelumnya, AS menjalankan kampanye tekanan maksimal terhadap Venezuela. Sejak September, Angkatan Laut AS menempatkan armada besar di perairan sekitar Venezuela, melakukan serangan terhadap kapal-kapal yang dituduh terlibat perdagangan narkoba, serta menyita tanker minyak Venezuela.
Kelompok pembela HAM mencatat sedikitnya 110 orang tewas dalam serangan terhadap kapal-kapal tersebut, dan memperingatkan bahwa aksi itu berpotensi masuk kategori kejahatan perang. Operasi militer terbaru ini bahkan disebut sebagai tindakan AS paling langsung dan agresif di Amerika Latin sejak invasi Panama pada 1989.
Langkah Washington mengejutkan komunitas internasional. Sekutu maupun lawan AS sama-sama menyatakan keterkejutannya atas intervensi terbuka terhadap pemerintahan negara berdaulat di kawasan tersebut.
Klaim Pengelolaan Venezuela dan Kepentingan Minyak
Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Trump menyatakan Amerika Serikat akan mengambil alih pengelolaan Venezuela hingga terjadi transisi kepemimpinan.
“Kami akan menjalankan negara itu sampai proses transisi yang aman, tepat, dan bijaksana bisa dilakukan,” ujar Trump.
Trump juga menegaskan perusahaan minyak besar AS akan masuk ke Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, seraya membanggakan bahwa tidak ada negara lain yang mampu melakukan apa yang telah dicapai Amerika.
Namun di lapangan, masa depan rezim Venezuela masih belum jelas. Meski Trump mengklaim AS akan menentukan arah negara tersebut, militer Venezuela dilaporkan tetap menguasai wilayah dan aset strategis di dalam negeri.
Mahkamah Agung Venezuela kemudian menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara selama ‘ketidakhadiran sementara’ Maduro. Trump mengklaim Rodriguez telah menawarkan dukungan kepada Washington.
“Dia sebenarnya tidak punya pilihan,” kata Trump.
Dari Tuduhan Narkoterorisme hingga Rezim Sosialis
Sejak awal masa jabatan keduanya, Trump secara terbuka menargetkan Maduro. Ia menuduh pemimpin Venezuela itu berada di balik instabilitas kawasan Amerika, termasuk perdagangan narkoba dan imigrasi ilegal ke AS. Pada Juli lalu, Washington bahkan mengumumkan hadiah sebesar 50 juta dolar AS bagi informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro.
Pemerintahan Trump juga menetapkan kelompok kriminal Venezuela seperti Tren de Aragua sebagai organisasi teroris, memperluas legitimasi serangan militer terhadap target yang dikaitkan dengan narkotika.
Di sisi lain, hubungan AS dan Venezuela memang telah memburuk selama lebih dari dua dekade. Ketegangan bermula sejak era Presiden Hugo Chávez pada 1999, ketika Caracas mengambil posisi sosialis, anti-imperialis, dan menjalin hubungan erat dengan Kuba serta Iran. Hubungan kian memburuk setelah Maduro berkuasa pada 2013 dan dituding menjalankan pemerintahan otoriter di tengah krisis ekonomi.
AS juga menolak mengakui legitimasi Maduro sejak 2019, ketika Washington mengakui Juan Guaidó sebagai presiden Venezuela. Dalam pemilu 2024, Maduro kembali diperdebatkan setelah klaim kekalahan telak yang disangkalnya dengan melakukan penindasan terhadap oposisi.
Pada Desember lalu, pemerintahan Trump merilis doktrin baru yang menyebut belahan bumi barat harus berada di bawah kendali politik, ekonomi, dan militer AS. Doktrin tersebut membuka ruang penggunaan kekuatan militer demi mengamankan akses energi dan sumber daya alam.
Beberapa jam setelah penangkapan Maduro, Trump bahkan merujuk kembali pada Doktrin Monroe abad ke-19.
“Dominasi Amerika di belahan bumi barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi,” ucapnya.
