JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Seyed Abbas Araghchi pada Minggu (20/7) memperingatkan bahwa Inggris, Prancis, dan Jerman, yang secara kolektif dikenal sebagai E3, agar tidak merusak kredibilitas Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan memicu mekanisme balasanuntuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran.
Dalam sebuah unggahan di X, Araghchi mengatakan bahwa E3 tidak memiliki kedudukan hukum, politik, serta moral.
“Melalui tindakan dan pernyataan mereka, termasuk memberikan dukungan politik dan material terhadap agresi militer rezim Israel dan AS yang tidak beralasan dan ilegal baru-baru ini,” kata Araghci, dikutip Holopis.com, Senin (21/7/2025).
Araghchi menyebutkan bahwa setelah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) pada 2018, Iran kehabisan mekanisme penyelesaian sengketa sebelum mengambil langkah-langkah perbaikan, sementara E3 gagal untuk menghormati komitmen mereka dan bahkan mendukung kebijakan “tekanan maksimum” yang diterapkan oleh AS.
“E3 harus menahan diri dari tindakan apa pun yang hanya akan memperdalam perpecahan di DK PBB atau yang akan memiliki konsekuensi buruk yang serius pada upaya DK PBB,” lanjutnya.
Sebelumnya pada hari Minggu yang sama, sebuah laporan media mengatakan bahwa Iran dan E3 sepakat untuk melanjutkan kembali negosiasi mengenai program nuklir Teheran.
Mengutip sebuah sumber informasi tanpa menyebutkan nama sumber tersebut, kantor berita semiresmi Iran Tasnim menyebut bahwa Iran dan E3 sedang melakukan konsultasi mengenai tanggal dan tempat negosiasi. Negosiasi-negosiasi mendatang diperkirakan akan digelar di tingkat wakil menlu, sebut kantor berita Tasnim.
