JAKARTA – Partai Gerindra menyoroti sejumlah kebijakan para menteri di Kabinet Merah Putih yang belakangan menjadi kontroversial di masyrakat.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani bahkan memperingatkan agar para pembantu presiden seharusnya mempunyai kajian yang komperhensif sebelum mengeluarkan kebijakan.
“Sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden, padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian,” kata Muzani dalam pernyataannya pada Rabu (25/6).
Muzani kemudian merespon kepada peran Mendagri Tito Karnavian dalam polemik perebutan empat pulau antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh.
“Apakah pulau atau masalah-masalah lain, supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Muzani juga secara tegas meminta ketegasan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid perihal jual beli pulau di Kepulauan Anambas.
“Itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Terutama pulau-pulau terluar adalah pagar bagi perbatasan wilayah NKRI. Sehingga saya kira Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BPN harus bertindak cepat, supaya pulau-pulau kita ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Sekjen Partai Gerindra itu mengingatkan Mendagri dan Menteri ATR/BPN harus lebih mengawasi batas-batas wilayah Indonesia, termasuk Pulau Enggano yang terisolasi.
“Enggano itu kan sebenarnya sudah lama termasuk bagian dari wilayah Bengkulu. Tapi saya kira dengan penegasan keppres kemarin menjadi tegas, sehingga Pemerintah Provinsi Bengkulu bisa melakukan pembangunan di pulau tersebut, karena pulau tersebut penduduknya juga cukup banyak,” terangnya.
Muzani mengatakan polemik pulau-pulau di Indonesia harus menjadi atensi. Menurutnya, harus ada kejelasan mengenai perbatasan-perbatasan pulau di Indonesia.
“Saya kira harus menjadi sebuah atensi,” tandasnya.
