HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa perpindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain.
Hal itu sebagaimana disampaikan saat memberikan pengantar di Sidang Kabinet Paripurna yang pertama kalinya digelar di IKN, pada Senin 12 Agustus 2024.
Dia menekankan, bahwa perpindahan ke IKN harus pula disertai dengan perpindahan pola pikir hingga pola kerja yang memungkinkan semua pekerjaan dapat dirampungkan di mana saja.
“Kepindahan ke Ibu Kota Nusantara ini juga sudah sering saya sampaikan, bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita, bisa bekerja dari mana saja,” kata Jokowi, seperti dikutip Holopis.com di Jakarta, Senin (12/8).
Tak hanya itu, Kepala Negara itu juga menekankan, bahwa perpindahan IKN ini juga diharapkan dapat menjadi momentum perpindahan mobilitas hingga seluruh aspek kehidupan yang lebih ramah lingkungan.
“Pindah mobilitasnya, karena mobilitas di Ibu Kota Nusantara semuanya memakai kendaraan listrik dan juga energinya memakai energi hijau. Bangunannya pun juga bangunan di sini semuanya diarahkan ke green building dan aksesibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan yang naik sepeda,” kata Jokowi.
“Ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Sekali lagi, ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, dan yang lain-lainnya,” sambungnya.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkap alasan dibalik perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN, yakni dalam rangka pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
“Kalau kita tahu salah satu alasan kenapa Ibu Kota pindah, karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58 persen GDP ekonomi itu ada di Jawa. Ssehingga kita ingin memperatakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya,” ujarnya.
Di samping itu, populasi di Jawa yang sudah sangat padat juga menjadi alasan pemerintah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke IKN. Sebab ia menyebut, 56 persen dari total populasi di Indonesia ada di Pulau Jawa.
“Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan Ibu Kota, dan utamanya memang beban di Ibu Kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali,” tandasnya.
