JAKARTA, HOLOPIS.COM – Indonesia meraih kemenangan parsial dalam sengketa WTO DS622 setelah Panel mengakui adanya inkonsistensi metode Uni Eropa menghitung margin dumping fatty acid.
Indonesia mencetak kemenangan penting dalam perang dagang melawan kebijakan anti dumping Uni Eropa.
Dalam sengketa WTO DS622 terkait pengenaan Bea Masuk AntiDumping (BMAD) terhadap produk asam lemak (fatty acid) asal Indonesia, Panel WTO menyatakan terdapat persoalan dalam metode penghitungan margin dumping yang digunakan otoritas Uni Eropa.
Meski belum menjadi kemenangan penuh, putusan Panel WTO yang dirilis pada 8 Juli 2026 menjadi amunisi baru bagi Indonesia untuk kembali menggugat kebijakan yang dinilai menghambat akses produk nasional ke pasar Eropa.
Kementerian Perdagangan menilai keputusan tersebut membuktikan bahwa keberatan Indonesia memiliki dasar kuat, khususnya terkait penggunaan metodologi perhitungan dumping yang dianggap tidak konsisten dengan aturan perdagangan internasional.
Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan pemerintah tidak akan berhenti memperjuangkan kepentingan industri nasional.
Menurutnya, kemenangan parsial ini menjadi pijakan untuk membuka langkah lanjutan dalam memperjuangkan perdagangan yang lebih adil.
“Pemerintah tidak akan berhenti mengawal kepentingan ekspor komoditas nasional. Meskipun Panel WTO hanya memenangkan sebagian klaim kita, fokus utama Pemerintah RI saat ini adalah melangkah maju dengan mengupayakan segala alternatif strategis yang tersedia termasuk diplomasi perdagangan,” ujar Budi.
Ia menegaskan, pemerintah akan menggunakan hasil putusan WTO tersebut sebagai dasar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan di pasar Uni Eropa.
Dalam perkara DS622, Indonesia mempermasalahkan keputusan Uni Eropa yang mengenakan BMAD terhadap impor fatty acid asal Indonesia.
Pemerintah menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan WTO dan berpotensi menekan daya saing industri hilir kelapa sawit nasional.
Panel WTO kemudian mengabulkan sebagian gugatan Indonesia, terutama terkait inkonsistensi metodologi yang digunakan Uni Eropa dalam menentukan besaran margin dumping.
Hal ini menjadi catatan penting karena besaran margin dumping menjadi salah satu dasar utama dalam penetapan tarif anti dumping yang dapat meningkatkan beban biaya bagi eksportir Indonesia.
Namun, Panel WTO juga menolak sejumlah argumen substantif Indonesia sehingga kebijakan BMAD Uni Eropa belum otomatis dicabut.
Pemerintah pun memilih tidak berhenti pada hasil putusan tersebut.
Berbagai jalur akan ditempuh, mulai dari diplomasi perdagangan hingga penguatan kerja sama dengan pelaku industri untuk menjaga keberlangsungan ekspor.
Menurut Mendag Budi, keberlanjutan ekspor fatty acid memiliki arti strategis bagi industri hilir kelapa sawit Indonesia.
Produk tersebut menjadi salah satu komoditas turunan sawit yang memiliki nilai tambah tinggi dan berperan dalam rantai pasok industri global.
Pemerintah akan melakukan konsolidasi bersama pelaku usaha untuk menyusun langkah adaptasi agar industri tetap mampu bersaing di tengah kebijakan perdagangan yang semakin ketat.
“Kami akan melakukan konsolidasi internal yang mendalam bersama seluruh pelaku industri fatty acid nasional. Pemerintah RI berkomitmen penuh untuk mendampingi pelaku usaha dalam merumuskan langkah-langkah penyesuaian pasar agar dapat memulihkan serta mempertahankan kinerja ekspor ke kawasan Eropa,” kata Budi.
Ia menambahkan, perjuangan dalam sengketa DS622 merupakan hasil sinergi antara pemerintah, sektor swasta, asosiasi industri, dan para ahli hukum perdagangan internasional.
Ke depan, Indonesia akan terus memperkuat diplomasi dagang dan memanfaatkan berbagai instrumen perdagangan internasional untuk memastikan produk nasional tidak mengalami perlakuan yang merugikan di pasar global.
Putusan WTO DS622 menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki ruang untuk terus melawan hambatan dagang sekaligus memperjuangkan posisi produk fatty acid sebagai komoditas unggulan Indonesia di pasar dunia.
