HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa sejauh ini institusi negara seperti TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) masih netral dalam konteks Pemilu 2024.
“Saya yakin dan memang kita harus yakin bahwa Pemilu 2024, institusi negara kita itu netral, karena memang harus netral sesuai Undang-Undang,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Kamis (16/11).
Mengenai adanya dugaan pakta integritas yang bertanda tangan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau KABINDA Papua Barat brigjen TNI TSP. Silaban, Ulama asal Malang Raya ini menilai bahwa jika pun itu benar, jelas tidak bisa dijadikan tudingan bahwa BIN berpihak kepada Capres tertentu.
“Saya sudah melihat file itu, kan memang tersebar. Kalau dari naskahnya kan jelas itu inisiatif pak Bupati Sorong, bukan perintah institusi ya,” ujarnya.
Karena mungkin hanya satu poin yang mengganjal, yakni siap memenangkan Ganjar Pranowo Presiden dengan total suara 60 + 1 persen di wilayah Kabupaten Sorong. Sementara empat poin lainnya menurut Habib Syakur sangat clear, bahwa salah satu tugas BIN adalah ikut memastikan situasi di kawasan Papua Barat tetap aman dan kondusif, khususnya dari gangguan kelompok separatis Papua Merdeka.
“Kita lihat satu poin lalu mereduksi keempat poin yang ada. Jelas di sana soal bebas KKN, halau gangguan kelompok separatis, dan jaga kondusifitas,” paparnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur pun menilai bahwa keyakinan TNI Polri dan lembaga negara lainnya netral harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya gangguan yang tak perlu.
Dengan demikian, maka masyarakat akan melihat apakah benar ada oknum aparat yang bertindak tidak netral dan melakukan kecurangan. Jika benar, maka sudah sepatutnya oknum tersebut ditindak secara hukum oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang telah dibentuk dengan melibatkan unsur-unsur berwajib.
“Kalau rakyat sudah yakin institusi itu netral, maka oknum yang tidak netral pasti kelihatan kok. Ambil dan tindak secara tegas dan transparan. Itu kuncinya,” pungkas Habib Syakur.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa beredar dugaan salinan pakta integritas antara Pj Bupati Sorong dengan KABINDA Papua Barat. Dokumen yang disinyalir dibuat pada bulan Agustus 2023 tersebut memuat 5 (lima) poin kesepakatan. Antara lain ;
1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong,
2. Tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah,
4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 % + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong,
5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.
Dokumen tersebut dibuat oleh Yan Piet Moso, S.Sos, MM yang beralamatkan di Jl Palapa V Nomor 21 B, Reremi Pemda, Manokwari.
