Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka tetap memiliki hak administratif setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, sepanjang pemberhentiannya diproses sebagai pengunduran diri dengan hormat dan tidak terdapat putusan hukum yang menyatakan adanya dasar untuk mencabut hak-hak tersebut.
Mahfud mengatakan, konstitusi tidak mengatur secara khusus seluruh konsekuensi administratif yang harus diterima seorang Wakil Presiden RI setelah mengundurkan diri. Namun, menurutnya, terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif bagi mantan Presiden maupun Wakil Presiden.
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden mengatur hak pensiun dan fasilitas tertentu bagi pejabat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
“Konstitusi kita gak ngatur kecali yang ngatur secara umum bahwa presiden itu kalau berhenti karena mundur berarti dia mendapat pensiun dan hak-hak lain,” kata Mahfud dalam keterangannya dalam podcast Terus Terang, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (18/11/2026).
Mahfud kemudian membedakan konsekuensi administratif antara pejabat yang berhenti dengan hormat dan pejabat yang diberhentikan. Menurut penjelasannya, terdapat perbedaan hak yang diterima, terutama terkait pembayaran gaji pokok.
“Kalau berhenti karena diberhentikan tetap dapat hak administratif cuma ndak dapat gaji pokok gitu, itu aja bedanya,” ujarnya.
Pernyataan Mahfud tersebut muncul setelah Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat tersebut dan menghormati keputusan yang diambil Gibran.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat menindaklanjutinya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Mahfud mengakui bahwa dari sisi rasa keadilan masyarakat, pemberian hak administratif kepada Gibran mungkin menimbulkan pertanyaan. Terlebih, pengunduran diri tersebut terjadi di tengah kontroversi hukum mengenai proses pencalonan dan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam Pilpres 2024.
“Apakah itu adil terhadap kasus Gibran? Menurut rasa keadilan masyarakat ndak dong dia masuknya curang dan gitu, tapi hukumnya tidak ada,” kata Mahfud.
Ia menilai persoalan tersebut harus dibedakan antara penilaian moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pencalonan tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menghapus hak administratif seseorang.
Karena itu, Mahfud membuka kemungkinan adanya proses hukum lebih lanjut apabila ditemukan unsur pidana dalam rangkaian penerbitan dokumen maupun proses pencalonan Gibran.
Ia menekankan bahwa apabila penyelidikan dan penyidikan menemukan tindak pidana, pertanggungjawaban dapat diminta untuk menghentikan semua fasilitas dan kompensasi yang sebelumnya diterima Gibran melalui proses peradilan. Selanjutnya, pengadilan dapat mempertimbangkan konsekuensi hukum yang relevan berdasarkan tuntutan jaksa dan ketentuan perundang-undangan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!