Dasco Perjuangkan UU Perampasan Aset, Koruptor Serang Balik pakai Fitnah

Sulaiman Haikal

Sulaiman Haikal

Ketua Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi 1998 (PIJAR 98)

2 Shares
Seluruh tulisan ini menjadi tanggung jawab penulis. Sebagian atau keseluruhan isi tidak mewakili sikap redaksi.

REFORMASI 1998 bukan hanya pergantian kekuasaan, melainkan perjuangan membangun Indonesia lebih demokratis, berkeadilan, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satu cita-cita besarnya, memastikan kekayaan negara tidak terus-menerus dirampas oleh kepentingan pribadi maupun kelompok melalui korupsi.

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset bagian penting dari pemenuhan amanat Reformasi. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menangkap dan menghukum pelakunya, negara harus memiliki instrumen hukum untuk menelusuri, merampas melalui mekanisme yang sah, dan mengembalikan aset hasil kejahatan demi kepentingan masyarakat.

Selama ini, penegakan hukum menghadapi tantangan ketika kekayaan hasil tindak pidana disembunyikan, dialihkan, atau disamarkan. Akibatnya, pelaku mungkin telah menjalani hukuman, tetapi aset yang diperoleh dari kejahatan belum tentu berhasil dipulihkan. UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen untuk mempersempit ruang tersebut, dengan tetap menjamin prinsip negara hukum, perlindungan hak warga negara, dan pengawasan pengadilan.

Komitmen Dasco

Dalam proses politik menuju pengesahan regulasi ini, komitmen Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu perhatian publik. Dasco berkali-kali menyampaikan target agar RUU Perampasan Aset diselesaikan sebelum Desember 2026. Pada 27 Agustus 2026, ia bahkan menyebut tenggat paling lambat 15 Desember 2026.

Komitmen tersebut akhirnya terwujud lebih cepat. Rabu, 18 November 2026 kemarin, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama. Sehari kemudian, hari ini Kamis, 19 November 2026, Rapat Paripurna ke-13 DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang masyarakat terhadap regulasi yang telah bergulir sejak 2008. Dasco, bersama pimpinan, anggota DPR, pemerintah, dan seluruh pihak yang terlibat, menjadi bagian dari proses politik yang mengantarkan regulasi tersebut hingga disahkan.

Namun, di tengah proses tersebut, muncul dinamika yang patut dicermati. Nama Dasco diseret dalam berbagai tuduhan, mulai dari keterlibatan judi online (judol), doxing atau penyebaran data pribadi, hingga intimidasi terhadap lawan politik.

Pada 18 November 2026, Dasco membantah tuduhan tersebut melalui akun Instagram resminya. Ia juga meminta agar persoalan diperiksa berdasarkan fakta dan hukum. Terhadap pihak-pihak yang secara terbuka menuduhnya, Dasco menyatakan akan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya dan membuka ruang penyelesaian melalui mekanisme hukum.

Mewaspadai Corruptors Fight Back

Dalam perspektif politik, muncul pertanyaan penting, apakah berbagai serangan terhadap reputasi tokoh yang mengawal agenda pemberantasan korupsi merupakan bagian dari fenomena “Corruptors Fight Back”, yakni perlawanan balik pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh pemberantasan korupsi?

Salah satu pola yang perlu dicermati adalah upaya membangun pertentangan politik dengan membenturkan Dasco dan Presiden Prabowo Subianto. Jika benar terdapat upaya semacam itu, dampaknya bukan hanya terhadap hubungan antara pemimpin, tetapi juga berpotensi mengganggu konsolidasi politik dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi.

Meski demikian, dugaan operasi politik maupun keterlibatan kelompok koruptor harus dibuktikan. Tuduhan judol, doxing, dan intimidasi juga tidak boleh dianggap sebagai fakta tanpa bukti. Kebebasan berpendapat harus dihormati, tetapi fitnah dan penyebaran informasi yang tidak benar tetap harus dipertanggungjawabkan.

Kawal Sampai Implementasi

PIJAR 98, sebagai organisasi yang menghimpun para aktivis Reformasi 1998, menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan UU Perampasan Aset. Bagi PIJAR 98, regulasi ini merupakan salah satu tonggak penting dalam pemenuhan cita-cita Reformasi untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.

PIJAR 98 juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak berhenti pada perayaan pengesahan undang-undang. Rakyat harus mengawal pelaksanaannya, memastikan aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai regulasi yang diharapkan menjadi senjata melawan korupsi justru disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Pada saat yang sama, masyarakat perlu waspada terhadap upaya fitnah, adu domba, dan politik pecah belah yang berpotensi menghambat agenda pemberantasan korupsi. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus berbasis fakta dan tidak menjadi alat untuk mengaburkan persoalan utama.

UU Perampasan Aset bukan kemenangan seorang tokoh atau kelompok politik. Ini adalah bagian dari perjuangan panjang rakyat Indonesia sejak Reformasi 1998.

Karena itu, jangan biarkan perlawanan kepentingan mengalahkan cita-cita Reformasi. Kawal undang-undangnya, awasi pelaksanaannya, lawan korupsi, dan jaga persatuan bangsa. Kekayaan negara harus kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan menjadi sumber kemakmuran para koruptor.

- Advertisement -
Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
2 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

YANG BARU