HOLOPIS.COM, JAKARTA – Temuan SAFEnet mengungkap lebih dari 75 persen konten kritik publik dihapus atas permintaan Komdigi. Kini, gugatan PTUN tengah disiapkan.
Penghapusan konten kritik di media sosial kembali menjadi sorotan.
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil berencana menggugat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah ini menyusul hasil penelitian yang menemukan lebih dari 75 persen konten dalam laporan pemantauan dihapus atas permintaan Komdigi.
Temuan tersebut membuat SAFEnet mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam mengatur konten di internet.
Sebab, sebagian besar unggahan yang dihapus justru berisi pendapat dan kritik masyarakat, bukan konten berbahaya.
Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, mengatakan pihaknya saat ini masih menyusun berkas gugatan.
Upaya tersebut dilakukan agar hak masyarakat untuk berbicara dan menyampaikan pendapat tidak dibatasi secara berlebihan.
Menurut Nenden, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan kritik, termasuk melalui media sosial.
Karena itu, pemerintah harus memastikan kebijakan penghapusan konten tidak mengabaikan hak masyarakat.
“Sekarang masih dalam proses, kita sedang menyusun gugatannya dan semoga lancar itu sebagai salah satu ikhtiar kita sebagai warga untuk memastikan bahwa hak kita ini terus dilindungi dan dihormati oleh negara,” ujar Nenden saat mengikuti aksi tantangan debat terbuka di depan kantor pusat Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Rencana gugatan tersebut berkaitan dengan penelitian SAFEnet bersama Remotivi mengenai penghapusan konten di internet.
Dari 127 laporan dan hasil pemantauan yang dikumpulkan, lebih dari 75 persen konten diketahui dihapus atau diblokir atas permintaan Komdigi.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!