Soal Dugaan Makar, Habib Syakur Minta Polri Tetap Hati-hati dan Berbasis Bukti

Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mengapresiasi ketegasan dan keberanian Kapolri Suyudi Ario Seto dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga tersangka lainnya.

Ia menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum secara tegas terhadap keempat tersangka, termasuk dengan tuntutan hukuman paling berat apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan penyidik.

Menurut Habib Syakur, praktik penyadapan ilegal merupakan persoalan serius karena berpotensi mencederai demokrasi dan merusak prinsip supremasi hukum di Indonesia.

“Saya mengapresiasi ketegasan dan keberanian Kapolri Suyudi Ario Seto. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu, siapa pun yang terlibat harus diproses secara tegas. Jika terbukti bersalah, Listyo Sigit dan tiga tersangka lainnya harus mendapatkan hukuman paling berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Habib Syakur, Kamis (12/11/2026).

Ia menilai penyadapan tanpa dasar dan prosedur hukum yang sah bukan sekadar persoalan pelanggaran internal kepolisian. Apalagi, jika benar aktivitas tersebut menyasar Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara.

Terkait munculnya desakan agar para tersangka juga dijerat dengan pasal makar, Habib Syakur mengatakan pandangan tersebut patut dihormati. Sebab, apabila benar kepala negara menjadi sasaran penyadapan, maka persoalan tersebut memiliki dimensi serius terhadap keamanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Meski demikian, ia meminta semua pihak menghormati sikap kehati-hatian Polri dalam mendalami kemungkinan penerapan pasal makar.

“Desakan mengenai pasal makar tentu patut dihormati karena subjek yang disadap adalah kepala negara. Tetapi kita juga harus menghargai kehati-hatian Polri untuk tidak serta-merta menetapkan pasal makar sebelum bukti dan petunjuk yang mengarah ke sana benar-benar kuat,” ujarnya.

Habib Syakur menegaskan, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti hanya pada penetapan empat orang tersangka. Polri juga harus membuka secara terang apa saja materi yang menjadi sasaran penyadapan dan bagaimana hasil penyadapan tersebut digunakan.

Ia mempertanyakan apakah materi penyadapan tersebut berkaitan dengan aktivitas Presiden secara real time, termasuk komunikasi maupun kegiatan kepala negara. Menurutnya, apabila hal tersebut benar terjadi, Polri perlu membuka informasi mengenai materi penyadapan kepada publik sepanjang tidak menyangkut urusan keamanan dan rahasia negara yang wajib dilindungi.

“Polri harus menjelaskan secara terang apa saja yang disadap oleh Listyo Sigit dan kelompoknya. Apakah itu berkaitan dengan aktivitas Presiden secara real time? Kalau memang benar, informasi itu harus dibuka kepada publik sepanjang tidak berkaitan dengan keamanan dan rahasia negara yang wajib dijaga,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta penyidik mendalami apakah dari materi penyadapan tersebut ditemukan informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran.

Jika ditemukan indikasi tindak pidana, menurutnya, Polri wajib menindaklanjutinya secara profesional dan tuntas. Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.