Prof Nadirsyah Hosen Beri Pandangan 7 Kriteria Pengganti Gibran

Rais Syuriyah PBNU, Prof Nadirsyah Hosen, mengemukakan tujuh kriteria sosok ideal yang layak menjadi Wakil Presiden apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Nadirsyah, Presiden Prabowo Subianto tidak seharusnya hanya mempertimbangkan penerimaan partai-partai politik koalisi dalam menentukan figur pengganti Gibran.

Lebih dari itu, sosok yang dipilih harus mampu melengkapi kepemimpinan Presiden, meningkatkan kualitas pemerintahan, serta mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan.

Ia menilai, Wakil Presiden yang dibutuhkan bukanlah sosok yang sekadar mengikuti gaya dan karakter kepemimpinan Prabowo.
Sebaliknya, figur tersebut harus memiliki kompetensi yang dapat menutupi berbagai aspek yang bukan menjadi kekuatan utama Presiden.

“Prinsip dasarnya sederhana: Wakil Presiden yang ideal bukanlah Prabowo kedua, melainkan seseorang yang memiliki kekuatan justru pada bidang-bidang yang tidak menjadi kekuatan utama Prabowo,” tulis Nadirsyah dalam pandangannya mengenai kriteria Wakil Presiden pengganti Gibran, Kamis (12/11/2026).

Kriteria pertama, menurut Nadirsyah, adalah memiliki kemampuan kuat dalam tata kelola pemerintahan dan administrasi publik. Ia berpandangan, Prabowo memiliki latar belakang militer, pengalaman kepemimpinan strategis, serta orientasi kuat terhadap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Karena itu, diperlukan pendamping yang mempunyai pengalaman mendalam dalam administrasi pemerintahan sipil, reformasi birokrasi, dan pengelolaan kebijakan publik.

Presiden, kata dia, boleh memiliki visi besar, tetapi Wakil Presiden harus mampu memastikan visi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, konsisten, dan dapat dilaksanakan.

Kriteria kedua adalah mempunyai kecakapan ekonomi dan pemahaman terhadap persoalan kesejahteraan masyarakat.

Nadirsyah menilai, pendamping Prabowo harus memiliki kompetensi ekonomi yang kuat, terutama dalam persoalan penciptaan lapangan kerja, penguatan kelas menengah, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan fiskal.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan besarnya investasi maupun angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kualitas kehidupan.

“Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat merasakan perbaikan kehidupan,” demikian pandangannya.

Selanjutnya, kriteria ketiga adalah memiliki komitmen kuat terhadap konstitusionalisme dan supremasi hukum.