Seluruh aspek tersebut perlu ditelaah secara cermat sebelum proses pemilihan memasuki tahap berikutnya.
Tifatul menilai tim verifikasi mempunyai posisi strategis karena bertugas menentukan terpenuhi atau tidaknya persyaratan seorang kandidat.
Ia menggambarkan fungsi tim tersebut menyerupai KPU yang melakukan pemeriksaan terhadap calon dalam proses pemilu.
Dengan demikian, setiap persyaratan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum kandidat dinyatakan sah.
PKS mengingatkan jangan sampai persoalan baru muncul ketika proses pemilihan sudah selesai.
Apalagi, jika masalah tersebut berujung pada gugatan atau penyelidikan terhadap wapres yang telah ditetapkan.
“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” tegasnya.
Dalam proses pembentukan perangkat kerja MPR tersebut, Fraksi PKS memperoleh alokasi tiga anggota untuk tim verifikasi dan tiga anggota lainnya untuk tim ad hoc.
Meski demikian, Tifatul mengatakan penentuan nama-nama yang akan mengisi posisi tersebut masih perlu dibahas secara internal di lingkungan Fraksi PKS.
Kedua tim memiliki tanggung jawab yang berbeda.
Tim verifikasi berfokus pada pemeriksaan persyaratan kandidat, sedangkan tim ad hoc bertugas mengkaji ketentuan dan menyiapkan ketetapan berkaitan dengan wapres terpilih.
Masing-masing tim diketahui memiliki 36 anggota.
Keterlibatan perwakilan fraksi di dalamnya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tahapan pergantian wakil presiden sesuai ketentuan yang berlaku.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!