“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut sontak memicu perhatian publik.
Pasalnya, jabatan wakil presiden merupakan posisi strategis dalam pemerintahan yang tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi politik dan konstitusional.
Meski kabar pengunduran diri Gibran menjadi perhatian, Prasetyo membantah informasi yang menyebut Prabowo secara tegas menolak keinginan tersebut.
Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.
Artinya, belum ada keterangan resmi bahwa Prabowo menerima ataupun menolak permintaan pengunduran diri sang wakil presiden.
Selain membicarakan persoalan jabatan, Gibran juga disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Situasi ini membuat isu pengunduran diri Gibran semakin kompleks.
Bukan hanya menyangkut masa depan jabatan orang nomor dua di Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan polemik hukum dan kepercayaan publik.
Sementara itu, desakan warganet agar Prabowo menolak pengunduran diri dan mendorong pemakzulan melalui DPR menjadi salah satu respons yang mencuri perhatian.
Namun, pemakzulan presiden maupun wakil presiden bukan keputusan yang bisa dilakukan hanya berdasarkan desakan di media sosial.
Proses tersebut memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Hingga kabar ini berkembang, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!