Aktivis demokrasi sekaligus bos LSM Lingkar Madani (KIMA) Ray Rangkuti mendorong Presiden Prabowo Subianto mengubah filosofi dalam mengelola kekuasaan, dari pendekatan politik harmoni menjadi sistem yang lebih profesional dan selektif dalam menempatkan orang di pemerintahan.
Menurut Ray, tidak semua kekuatan politik harus dirangkul dan ditempatkan di dalam pemerintahan. Penempatan seseorang dalam lingkaran kekuasaan semestinya mempertimbangkan komitmen serta kelayakan untuk bekerja bersama Presiden.
Ray menyampaikan pandangan tersebut ketika menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia (RI 1). Ia menilai pendekatan merangkul seluruh kekuatan politik tanpa seleksi ketat berpotensi memunculkan persoalan di internal pemerintahan.
“Ini waktunya kepada Pak Prabowo mengubah cara filosofi berkuasa dari harmoni ya kepada cara berkuasa yang profesional,” kata Ray dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (5/11/2026).
Ia menilai, pihak-pihak yang memang layak berada dalam pemerintahan harus ditempatkan sesuai kapasitas dan komitmennya. Sementara mereka yang tidak memiliki komitmen serupa tidak harus dipaksakan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.
“Yang memang mereka layak ditempatkan di dalam, yang memang mereka berkomitmen untuk bersama-sama dengan Pak Prabowo ditempatkan di dalam,” ujarnya.
Ray juga mengingatkan bahwa tidak semua kekuatan politik perlu dimasukkan ke dalam pemerintahan karena hal tersebut dapat menyulitkan koordinasi dan pengawasan.
Menurut Ray, perubahan pendekatan tersebut penting agar pemerintahan memiliki lingkungan kerja yang lebih terukur, profesional, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu.
“Jadi enggak perlu semua kekuatan masuk ke dalam yang pada ujungnya Pak Prabowo sendiri tidak bisa mengoordinir, mengawasi hubungan-hubungan ambisi-ambisi politik di dalam ini,” tuturnya.





💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!