Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera dituntaskan agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta program-program yang tengah dijalankan.
Ketua Badan Legislasi Partai di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Zainudin Paru, menyampaikan pihaknya membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sipil dan mendorong aspirasi yang disampaikan dapat dibahas melalui Fraksi PKS di DPR RI. Langkah tersebut juga diharapkan membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain untuk membicarakan tindak lanjut persoalan tersebut.
“Yang ketiga, dalam kaitan dengan ijazah Gate ini, kenapa kami kemudian membuka diri sebagai jembatan dan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR RI, agar kami menginginkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dengan program yang sedang digencarkan saat ini harus memberikan ketenangan sehingga semua program-program yang dijalankan itu mampu memberikan pelayanan yang optimal dan paripurna kepada masyarakat dan tidak boleh terganggu dengan masalah ijazah Wakil Presiden Saudara Gibran,” kata Zainudin kepada wartawan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Ia menegaskan, PKS ingin Prabowo tetap fokus menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurutnya, pelaksanaan program pemerintah perlu berjalan dengan baik melalui dukungan para menteri dan partai-partai koalisi
“Kami menginginkan agar Pak Prabowo tetap berdiri sebagai Presiden Republik Indonesia, menjalankan program-programnya dengan baik, dan semua program itu dijalankan oleh pembantu-pembantunya, oleh para menteri, didukung oleh partai koalisi,” ujarnya.
Zainudin juga mengutip pernyataan Presiden PKS dalam pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Binteknas) pada pekan sebelumnya. Ia menyebut keberhasilan Prabowo menjalankan pemerintahan dan program-programnya merupakan hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
“Kesuksesan Presiden Prabowo dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk program-programnya adalah kesuksesan dan kebahagiaan bagi 280 juta rakyat Indonesia,” kata Rapi mengutip pidato Presiden PKS.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026, Zainudin menyatakan PKS memandang putusan tersebut sebagai persoalan serius yang perlu dikaji dan ditindaklanjuti. Karena itu, PKS menerima pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi, termasuk Prof. Deny selaku kuasa hukum dan koalisi masyarakat sipil.
“Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, PKS dari awal sudah memposisikan diri bahwa putusan MK adalah putusan yang cukup serius dari lembaga negara dan karenanya sebagai partai politik kita mengkaji dengan serius dan perlu untuk ditindaklanjuti,” tuturnya.
Zainudin menambahkan, PKS berharap pembahasan di DPR tidak semata-mata berorientasi pada pihak yang menang atau kalah, tetapi juga mempertimbangkan moralitas serta harga diri dan martabat bangsa.
“Tentu dari 7 fraksi lain, kita berharap ada saling komunikasi dan kemudian membuka diri sehingga yang diperbincangkan bukan hanya masalah tentang siapa yang dimenangkan, tapi tentang bangsa yang harus dimenangkan, tentang moralitas, tentang harga diri, tentang harga dan martabat marwah dan martabat bangsa Republik Indonesia,” pungkasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!