Singgung Drama Putusan MK dan MA, I Gede Pasek: Jangan Sampai Kedaulatan Rakyat Dibegal

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), I Gede Pasek Suardika, menyoroti polemik seputar jabatan Wakil Presiden dengan mengaitkannya pada penggunaan Surat Keterangan (Suket) yang diterbitkan pada 2019 dan pernah digunakan dalam Pilkada Solo.

Melalui tulisan berjudul “Kisah Selembar Kertas Usang”, Pasek mempertanyakan bagaimana selembar Suket tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian persoalan hukum dan politik, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), hingga proses di DPR RI.

Ia membandingkan satu lembar Suket dengan 96.214.691 lembar surat suara sah yang, menurutnya, merepresentasikan 58 persen suara dalam kontestasi pemilihan presiden.

“1 lembar kertas Suket vs 96.214.691 lembar kertas surat suara sah,” tulis Pasek dalam pernyataannya, Kamis (12/11/2026).

Pasek menilai situasi tersebut mencerminkan persoalan serius dalam penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Ia mengaku merasa terusik ketika melihat apa yang dipandangnya sebagai ketidakadilan, meskipun tidak memiliki keuntungan pribadi dari sikap kritis yang disampaikannya.

Ia kemudian menghubungkan polemik saat ini dengan pengalaman politiknya ketika masih memimpin partai. Pasek mengungkapkan bahwa dirinya pernah memilih berhenti dari jabatan ketua umum, bukan melalui mekanisme pengunduran diri.

Menurutnya, terdapat kemiripan pola antara pengalaman tersebut dengan situasi yang kini terjadi pada jabatan Wakil Presiden. Namun, ia menilai persoalan kali ini lebih ironis karena jabatan tersebut diperoleh melalui dukungan suara rakyat dalam jumlah besar.

“Yang sekarang lebih ironis karena duduk di jabatan dengan 96.214.691 lembar kertas suara. Yang dulu duduk jabatan dengan suara 280 suara dari 514 suara DPC + 34 suara DPD untuk sah duduk sebagai ketua umum,” tulisnya.

Pasek juga menggambarkan perbedaan sikap dalam menghadapi situasi politik tersebut. Ia menyebut, pengalaman terdahulu membuat dirinya tetap memilih menerjang hingga akhirnya tumbang, sedangkan dalam situasi sekarang pihak yang disinggungnya memilih menepi untuk menghindari persoalan yang lebih besar.

Lebih jauh, Pasek mempertanyakan kemungkinan adanya pola penggunaan jalur hukum untuk mengambil atau memengaruhi kekuasaan politik setelah kalah dalam kompetisi demokrasi.

“Gunakan tangan hukum untuk mengambil kekuasaan jabatan politik jika kalah dalam kompetisi demokrasi yang resmi. Publik akan mudah ikut menghakimi jika jalur hukum dipakai, mumpung kuasa untuk itu bisa dilakukan,” tulisnya.

Meski demikian, Pasek tidak menyebut secara langsung siapa pihak yang diduga berada di balik pola tersebut. Ia justru mengingatkan agar publik tidak terburu-buru berprasangka, sembari menyinggung kemungkinan munculnya pihak-pihak yang mulai menunjukkan ketertarikan untuk memperebutkan kursi Wakil Presiden.

Ia juga menyinggung skandal Watergate di Amerika Serikat pada 1972–1974 yang berujung pada jatuhnya Presiden Richard Nixon. Namun, Pasek menegaskan bahwa berbagai kemungkinan tersebut tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk berprasangka.