Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah menghentikan kampanye disinformasi di ruang digital yang dinilai menyasar masyarakat sipil, aktivis, jurnalis, serta pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.
Desakan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyusul temuan Google yang menutup 19.389 kanal YouTube terkait operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026.
Usman menilai temuan tersebut bukan hal yang mengejutkan. Menurut dia, keberadaan kanal-kanal yang menyebarkan narasi pro-pemerintah sekaligus menyerang pihak yang berseberangan dengan pemerintah telah menjadi persoalan yang sebelumnya disoroti Amnesty International.
“Kami tidak terkejut dengan temuan belasan ribu kanal YouTube yang terkait dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia yang pro-pemerintah dan mengkritik pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Akun-akun seperti ini bertujuan membungkam kritik di ruang digital,” kata Usman, Kamis (19/11/2026).
Ia menyebut temuan Google sejalan dengan hasil investigasi Amnesty International dalam laporan berjudul Membangun Musuh Khayalan: Misinformasi, Disinformasi dan Tuduhan ‘Agen Asing’ di Bawah Presiden Prabowo di Indonesia, yang diterbitkan pada 19 Mei 2026.
Laporan tersebut mengungkap dugaan keterlibatan aktor negara maupun non-negara dalam penyebaran misinformasi dan disinformasi untuk menyerang masyarakat sipil. Salah satu pola yang disoroti adalah pelabelan kelompok atau individu kritis sebagai “antek asing” di ruang digital selama 18 bulan pemerintahan Prabowo.
Menurut Usman, praktik tersebut dapat menciptakan koordinasi penyesatan opini sekaligus memperluas tuduhan terhadap kelompok yang menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Ia mengingatkan, kampanye semacam itu berpotensi menimbulkan efek jeri atau chilling effect. Dampaknya, masyarakat dapat memilih menyensor diri, menghindari keterlibatan dalam koalisi kritis terhadap pemerintah, hingga membatasi aktivitas dan visibilitas publik karena khawatir menjadi sasaran serangan digital.
Amnesty menilai situasi tersebut tidak hanya mengancam kebebasan berekspresi, tetapi juga berpotensi menghambat hak warga untuk berkumpul secara damai, berserikat, dan melakukan pembelaan hak asasi manusia.
Atas dasar itu, Usman meminta pemerintah memastikan seluruh kementerian, lembaga, serta TNI dan Polri tidak menggunakan anggaran negara untuk membiayai kampanye disinformasi.
“Masyarakat Indonesia berhak atas manfaat pajak yang mereka bayarkan lewat pelayanan publik dan informasi yang jujur,” ujarnya.
Amnesty juga mendorong pemerintah menerbitkan regulasi yang secara tegas melarang seluruh badan negara, termasuk institusi militer, kementerian, dan pejabat publik, menyebarkan disinformasi yang menargetkan aktivis, jurnalis, maupun warga yang kritis terhadap pemerintah.
Regulasi tersebut, menurut Usman, perlu memuat mekanisme disiplin dan sanksi bagi pejabat publik yang terbukti terlibat dalam kampanye disinformasi.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!