Founder NIC (Nusa Ina Connection) sekaligus perwakilan Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK RI), Abdullah Kelrey, mendesak Bareskrim Polri menelusuri dugaan keterkaitan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Shanty Alda Nathalia, dengan perusahaan pertambangan nikel PT Smart Marsindo (SM) dan PT Aneka Niaga Prima (ANP) di Maluku Utara.
Kelrey meminta aparat penegak hukum memeriksa fakta, dokumen perusahaan, perizinan, serta kemungkinan peran Shanty dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di kedua perusahaan tersebut. Menurutnya, penelusuran perlu dilakukan secara transparan tanpa membedakan latar belakang politik maupun jabatan seseorang.
“Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi tidak jelas ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuatan politik maupun ekonomi. Kalau memang ada indikasi pelanggaran, periksa dan ungkap secara transparan. Jangan ada tebang pilih,” ujar Kelrey, Kamis (19/11/2026).
Sorotan tersebut berkaitan dengan posisi Shanty sebagai anggota Komisi XII DPR RI periode 2024–2029 yang membidangi energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi. Kelrey menilai dugaan hubungan antara pejabat publik yang memiliki lingkup tugas tersebut dan perusahaan pertambangan perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut transparansi serta potensi konflik kepentingan.
Berdasarkan pemberitaan Mongabay Indonesia, PT Aneka Niaga Prima memiliki konsesi pertambangan seluas 459,66 hektare di Pulau Fau, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Sementara itu, Shanty pernah diberitakan menjabat sebagai Direktur PT Smart Marsindo. Ia juga tercatat memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 Maret 2024 untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Pemeriksaan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan Shanty dalam tindak pidana.
Adapun dugaan jabatan Shanty sebagai Direktur Utama PT Aneka Niaga Prima maupun hubungan kepemilikannya dengan kedua perusahaan tersebut masih memerlukan konfirmasi melalui dokumen resmi perusahaan dan data administrasi badan hukum.
Kelrey meminta Bareskrim mempertimbangkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Shanty untuk memperjelas berbagai informasi yang berkembang. Ia menilai pemeriksaan dapat menjadi bagian dari upaya mengungkap struktur pengelolaan perusahaan, pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan pelanggaran hukum dalam kegiatan pertambangan.
“Jangan hanya melihat siapa orangnya atau dari partai mana. Yang harus diperiksa adalah fakta, dokumen perusahaan, perizinan, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang berperan. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar penelusuran tidak hanya berfokus pada struktur kepengurusan perusahaan saat ini. Riwayat jabatan, hubungan bisnis, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta tanggung jawab seseorang pada periode sebelumnya, menurut Kelrey, perlu ditelaah apabila berkaitan dengan dugaan pelanggaran.
“Kalaupun seseorang sudah tidak lagi menjabat dalam perusahaan, bukan berarti riwayat keterlibatan dan tanggung jawabnya otomatis tidak perlu ditelusuri. Semuanya harus dilihat berdasarkan dokumen dan fakta hukum,” lanjutnya.
Selain meminta Bareskrim menelusuri dugaan tersebut sesuai kewenangannya, Kelrey turut menyoroti perlunya kejelasan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara Abdul Gani Kasuba, khususnya terkait pemeriksaan Shanty sebagai saksi pada 2024.
Ia berpandangan, aparat penegak hukum perlu memberikan penanganan yang profesional dan berbasis bukti terhadap setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan di sektor pertambangan. Menurutnya, persoalan hukum tidak boleh dikesampingkan hanya karena menyangkut pihak yang memiliki jabatan politik atau kekuatan ekonomi.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!