HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali memunculkan perdebatan mengenai cara negara menjangkau kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya. Usulan untuk mengeluarkan pengaturan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dari RUU tersebut dinilai berisiko mempersempit upaya pemulihan aset hasil kejahatan.
Pandangan itu disampaikan Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) dalam pernyataan yang ditandatangani Hamdi Putra pada 27 Oktober 2026. Salah satu persoalan yang disoroti adalah perlunya membedakan pengaturan tindak pidana dengan aturan mengenai aset yang dapat dirampas melalui proses hukum.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR pada Senin (26/10/2026), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Said Karim, menyampaikan pandangannya mengenai posisi illicit enrichment dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Said menilai illicit enrichment masuk dalam ranah hukum pidana materiil, sedangkan RUU Perampasan Aset berkaitan dengan hukum acara. Ia juga mengingatkan adanya risiko kesewenang-wenangan aparat dalam pelaksanaan aturan tersebut.
Namun, persoalan pembentukan tindak pidana baru dan penentuan jenis aset yang bisa dirampas memiliki konsekuensi berbeda.
Pembentukan delik berkaitan dengan dasar untuk memidana seseorang. Sementara itu, pengaturan objek perampasan menentukan jenis kekayaan yang dapat diperiksa dan diambil alih melalui mekanisme hukum.
Karena itu, menurut FORSIBER, penolakan terhadap pembentukan delik baru belum otomatis menjawab apakah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya perlu dikeluarkan dari cakupan perampasan aset.
“Perbedaan ini dinilai penting agar perdebatan mengenai sistematika undang-undang tidak mengesampingkan kebutuhan pemulihan aset,” kata Hamidi Putra dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Rabu (28/10/2026)
Kekayaan Tak Wajar Perlu Diatur dengan Jelas
RUU Perampasan Aset dinilai perlu memberikan batasan yang tegas mengenai jenis kekayaan yang dapat dijangkau, dasar pengambilalihannya, serta syarat berakhirnya hak kepemilikan.
Aturan tersebut bukan hanya menentukan sejauh mana negara dapat bertindak, tetapi juga menjadi bagian dari perlindungan terhadap pemilik aset.
FORSIBER menilai, menempatkan seluruh persoalan kekayaan yang tidak terjelaskan semata-mata sebagai masalah hukum acara berisiko menyederhanakan persoalan yang sebenarnya membutuhkan pengaturan lebih rinci.
Gagasan untuk menjangkau kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan juga disebut pernah dibahas dalam naskah akademis yang dipublikasikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dokumen tersebut memuat gagasan mengenai aset yang nilainya tidak seimbang dengan penghasilan dan tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah.
Menurut argumentasi dalam pernyataan FORSIBER, pengaturan semacam ini relevan karena penelusuran hasil kejahatan dapat menghadapi hambatan ketika aset dialihkan, disamarkan, atau dikuasai melalui pihak lain.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!