KPK Ungkap Dugaan Konflik Kepentingan Pengadaan BNPB Senilai Rp148 Miliar

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan nilai mencapai Rp148 miliar selama periode 2024–2026. Sejumlah penyedia yang mengikuti pengadaan tersebut diduga terafiliasi dengan Bima Setyawan, tenaga ahli Kepala BNPB.

Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, BNPB menggunakan dokumen Rencana Kerja Kolaboratif (RKK) untuk menentukan penyedia barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung. Mekanisme itu digunakan dalam pengadaan yang berkaitan dengan penanganan bencana.

“Bahwa selanjutnya, pada dokumen Rencana Kerja Kolaboratif (RKK) BNPB telah menentukan sejumlah penyedia atau vendor terkait pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung,” kata Achmad dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

KPK menduga sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Bima memperoleh paket pengadaan melalui mekanisme tersebut. Total nilai pengadaan yang diduga berkaitan dengan perusahaan-perusahaan itu mencapai Rp148 miliar, dengan rincian Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026.

“Namun demikian, dalam proses penggunaan DSP tersebut KPK kemudian menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan indikasi suap,” ujarnya.

Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi untuk kepentingan pribadi. Salah satu transaksi yang menjadi perhatian KPK adalah pembelian saham PT Medela Potentia oleh PT Alfa Veritas Energizer.

Kepemilikan saham tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau sekitar 1,07 persen. Berdasarkan harga Rp206 per lembar pada 13 Oktober 2026, nilai saham itu diperkirakan mencapai Rp30,98 miliar.

Selain dugaan konflik kepentingan, KPK mengusut indikasi pemberian uang dalam pengadaan yang menggunakan DSP pada 2026. Richard Erlangga diduga meminta imbalan kepada penyedia agar mendapatkan paket pengadaan.

“Bahwa pada periode Januari sampai dengan bulan September 2026, Saudara RIC melalui perantara menerima uang dari Saudara GER selaku Direktur PT TLS atau pihak swasta senilai mencapai 2,38 miliar rupiah,” kata Achmad.

Dalam periode yang sama, Gery Prasetiawan selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras diduga memberikan Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit. KPK juga menduga Gabriel menerima uang tunai Rp1,7 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram. Sebagian barang tersebut diduga berasal dari vendor pengadaan BNPB.

“Dan dalam periode yang sama, Saudara GER juga diduga memberikan uang kepada Saudara GPS selaku PPK dan juga Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sebesar Rp140.000.000,00,” tutur Achmad.

KPK menjelaskan, DSP merupakan dana yang disiapkan pemerintah untuk penanganan keadaan darurat bencana. Penggunaannya harus memenuhi ketentuan, termasuk penetapan status keadaan darurat, status keadaan tertentu, pertimbangan risiko bencana oleh Kepala BNPB, atau kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri.