Kedua, DPR menggunakan mekanisme konstitusional untuk menyatakan pendapat. Ubedilah mengatakan DPR dapat menggunakan mekanisme konstitusional untuk menyikapi persoalan pemenuhan syarat Wakil Presiden sebagaimana muncul dalam putusan MK.
“DPR dapat melakukan upaya konstitusional untuk menyatakan pendapat terhadap putusan MK tersebut terkait tidak dimilikinya ijazah SLTA/sederajat Wakil presiden,” ujarnya.
Menurut dia, apabila DPR menilai persoalan tersebut memenuhi dasar konstitusional untuk pemberhentian Wakil Presiden, proses selanjutnya dapat ditempuh melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
“Jika DPR menyatakan bahwa tidak adanya ijazah SLTA Wapres sebagai pelanggaran etik berat maka proses impeachment atau melalui mekanisme pemakzulan terhadap Wapres dapat berlanjut di MPR,” kata Ubedilah.
Secara konstitusional, Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara Pasal 7B mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR sebelum usul pemberhentian diajukan kepada MPR.
Sebagaimana diketahui Sobat Holopis, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima.
Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum.
“Mengadili, dalam eksepsi, mengabulkan Termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum,” kata Suhartoyo saat membacakan amar putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).
Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya, MK menyatakan menolak.
Adapun dalam pokok permohonan, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!