HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengingatkan perusahaan agar mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027. Pemprov DKI tak akan tinggal diam jika masih ada perusahaan yang mengabaikan besaran upah minimum yang telah ditetapkan.
Pramono bahkan menegaskan pemerintah daerah siap mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan aturan tersebut.
“Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” kata Pramono di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026).
Pramono memahami keputusan mengenai besaran UMP setiap tahunnya kerap memunculkan perbedaan pandangan. Baik kalangan buruh maupun pengusaha memiliki kepentingan masing-masing yang tidak selalu mudah dipertemukan.
Meski begitu, ia menilai Pemprov DKI telah berupaya mencari titik tengah agar keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan pekerja dan kemampuan perusahaan.
“Begitu saya sudah mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur) mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha,” jelas Pramono.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya melihat satu sisi dalam menentukan upah minimum. Ada sejumlah pertimbangan yang harus diperhitungkan agar kebijakan tersebut tetap rasional dan dapat diterapkan.
“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya,” ujar Pramono.
Ia pun meyakini keputusan tersebut merupakan pilihan terbaik yang bisa diambil pemerintah daerah dalam menetapkan UMP 2027.
UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.130.000.
Angka tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya berada di angka Rp5.729.876.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani Pramono Anung pada Jumat.
Dengan besaran baru tersebut, perusahaan di Jakarta wajib menyesuaikan pembayaran upah pekerjanya sesuai ketentuan UMP 2027. Pemprov DKI juga menegaskan akan mengambil sikap jika ditemukan perusahaan yang tidak menjalankan aturan tersebut.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!