Jutaan Korban Terdampak, Mahasiswa UI Gugat Kewenangan Presiden soal Karhutla ke MK

0 Shares
Ikuti Holopis di Google
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menetapkan status darurat bencana nasional di tengah meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 kini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu diajukan tiga mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) bersama seorang peneliti UI melalui permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Permohonan tersebut tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 440/PUU/PAN.MK/AP3/11/2026 yang diterima Kepaniteraan MK pada Kamis (19/11/2026). Para pemohon yakni Maryam Jenny Morin, M. Khalid Arbi, Rindang Syafa’at, serta Satrio Alif Febriyanto, mempersoalkan tidak adanya mekanisme hukum yang dapat memastikan penetapan status darurat bencana nasional ketika indikator objektif yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi, tetapi Presiden tidak mengambil keputusan.

“Persoalan yang kami ajukan bukan semata soal ada atau tidak adanya penetapan status bencana nasional pada tahun 2026. Persoalan konstitusionalnya adalah ketika seluruh indikator objektif telah terpenuhi, tetapi Presiden tetap tidak menetapkan status bencana nasional, undang-undang tidak menyediakan mekanisme apa pun untuk memastikan negara tetap bertindak,” jelas Koordinator Tim Kuasa Hukum, Samuel Bona Tua Rajagukguk dalam keterangan tertulis yang diterima Holopis.com, Jumat (20/10/2026).

Persoalan tersebut dinilai semakin relevan setelah karhutla dan kabut asap sepanjang 2026 menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Dari data yang disampaikan dalam permohonan, sedikitnya terdapat 10 korban jiwa terverifikasi, lebih dari 12,5 juta penduduk terdampak, serta 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif.

Dampak lainnya juga dirasakan di sektor pendidikan, dimana sekitar 7,9 juta peserta didik terdampak akibat penghentian pembelajaran tatap muka di 61.693 satuan pendidikan. Sementara itu, luas wilayah yang terbakar diperkirakan mencapai 1,92 juta hektare.

Dalam permohonannya, para pemohon secara khusus menguji Pasal 51 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana yang mengatur kewenangan penetapan status keadaan darurat bencana nasional oleh Presiden. Mereka meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap ketentuan tersebut.

Salah satu tuntutannya adalah Presiden diwajibkan menetapkan status darurat bencana nasional paling lambat 3 x 24 jam setelah menerima rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), apabila indikator penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) telah terpenuhi.

Selain itu, para pemohon meminta agar DPR memiliki kewenangan memanggil Presiden untuk meminta penjelasan apabila status darurat bencana nasional tidak ditetapkan sesuai ketentuan tersebut.

DPR juga diminta untuk diberikan kewenangan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden agar menetapkan status darurat bencana nasional, yang wajib ditindaklanjuti oleh kepala negara. Menurut mereka, ketiadaan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menjadi korban bencana.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Khoirudin Ainun Najib
Tim Penulis & Editor
Khoirudin Ainun Najib
0 Shares
Ikuti Holopis di Google

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama