Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam proses administrasi dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Mahfud secara khusus menyinggung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Menurutnya, persoalan pencalonan Gibran tidak cukup diselesaikan hanya dengan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Ia menilai perlu ada pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana dokumen penyetaraan pendidikan Gibran diterbitkan, bagaimana ketentuan administrasi pencalonan diterapkan, serta siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum dalam proses tersebut.
“Yang harus dihukum itu siapa? Orang yang melakukan rekayasa ini siapa itu? KPU, itu harus diusut itu,” kata Mahfud dalam keterangannya di podcast Terus Terang yang dikutip Holopis.com, Rabu (18/11/2026).
Mahfud menjelaskan bahwa polemik pencalonan Gibran tidak dapat dipisahkan dari dua persoalan utama, yakni perubahan ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta persyaratan administrasi pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan.
Ia mengingatkan bahwa persoalan Putusan MK Nomor 90 sebelumnya telah menjadi perhatian publik karena adanya konflik kepentingan yang kemudian diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
MKMK pada 7 November 2023 menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik dalam penanganan perkara tersebut dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.
Bagi Mahfud, putusan MKMK merupakan salah satu dasar penting untuk mengevaluasi proses perubahan aturan pencalonan. Namun, ia mengingatkan bahwa pemeriksaan etik terhadap hakim tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain.
Karena itu, ia mendorong agar dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam tahapan administrasi dan penyelenggaraan pemilu ditelusuri melalui mekanisme hukum yang tepat.
Mahfud kemudian menyoroti peran Kemendikbud dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran pada 2019. Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal dan memerintahkan pejabat terkait mencabutnya.
MA juga mempertimbangkan bahwa dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut tidak membuktikan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan yang setara dengan pendidikan SMA di Indonesia.
Mahfud menilai keputusan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pihak yang menerbitkan dokumen dan pihak yang menggunakan dokumen tersebut dalam proses administrasi pencalonan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!