Partisipasi publik juga dinilai tidak boleh sekadar formalitas melalui forum konsultasi. Masukan masyarakat harus memiliki ruang nyata untuk memengaruhi substansi RUU sejak tahap penyusunan hingga pengesahan.
Kelima, KPA mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal pembahasan RUU tersebut hingga menjadi undang-undang.
KPA mengajak masyarakat sipil, akademisi, organisasi tani dan nelayan, masyarakat adat, buruh, media massa, serta masyarakat luas turut mengawasi proses legislasi tersebut.
Buka Babak Baru Perjuangan Reforma Agraria
Dewi menyebut persetujuan RUU Pengaturan Reforma Agraria sebagai RUU inisiatif DPR merupakan buah perjuangan kolektif masyarakat sipil dan gerakan reforma agraria selama bertahun-tahun.
Namun, momentum tersebut sekaligus membuka babak baru yang dinilai jauh lebih menentukan.
“Reforma Agraria harus membongkar ketimpangan, memulihkan hak, mendistribusikan tanah, menyelesaikan konflik dan memastikan kesejahteraan rakyat,” ujar Dewi.
Karena itu, KPA berkomitmen tetap terlibat aktif dan kritis dalam setiap tahapan pembahasan. KPA akan memberikan masukan substantif, mengawal rumusan pasal demi pasal, serta memastikan suara masyarakat menjadi bagian penting dalam proses legislasi.
Bagi KPA, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memastikan RUU tersebut dibahas, melainkan memastikan produk hukum yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab persoalan agraria struktural dan menghadirkan keadilan bagi rakyat.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!